Suarantt.id, Kupang-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung ketahanan pangan dan penyediaan permukiman layak bagi masyarakat dalam periode 2025-2030.
Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak atau yang akrab disapa Benny Nahak, mengatakan fokus pembangunan infrastruktur PUPR diarahkan untuk mendukung program dasar cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, terutama pada sektor sumber daya air, jalan, air minum, serta perumahan.
“Untuk ketahanan pangan, kita fokus pada sumber daya air dan jalan. Jalan ini penting agar hasil pertanian dari ladang ke kota bisa lancar. Sementara air minum kita dorong agar bisa menjangkau hingga ke rumah tangga,” ujar Benny kepada wartawan di gedung DPRD NTT pada Rabu, 4 Pebruari 2026.
Ia menjelaskan, sektor perumahan juga menjadi perhatian serius PUPR NTT. Berdasarkan data, jumlah rumah tidak layak huni di NTT mencapai sekitar 416 ribu unit. Melalui intervensi bertahap selama lima tahun, pemerintah menargetkan pengurangan signifikan jumlah rumah tidak layak huni tersebut.
“Intervensi dari provinsi saat ini sekitar 31 ribu unit per tahun, ditambah program dari Balai Perumahan sekitar 27 ribu unit. Jadi total hampir 50 ribu rumah per tahun. Kalau lima tahun, bisa mencapai sekitar 250 ribu unit. Ini cukup signifikan untuk menekan angka rumah tidak layak huni di NTT,” jelasnya.
Benny juga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skema pendanaan dari pemerintah pusat. Saat ini, sebagian besar pembangunan jalan dan irigasi berada di bawah kewenangan pusat melalui balai-balai teknis.
“Peran provinsi sekarang menyiapkan readiness criteria, mulai dari desain, studi kelayakan, hingga dokumen pendukung. Kalau semua syarat terpenuhi, pembangunan jalan bisa dilaksanakan oleh pusat melalui balai jalan, dan irigasi melalui Balai Besar Wilayah Sungai,” terangnya.
Selain itu, PUPR NTT juga menyiapkan strategi percepatan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan sumber air permukaan, termasuk optimalisasi sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan produktif.
Benny menambahkan, sejumlah regulasi pendukung seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan draf Surat Keputusan Gubernur telah disiapkan. Pihaknya saat ini menunggu penyelesaian revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang sedang dalam proses di Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau Perda itu sudah keluar, maka akan menjadi dasar hukum bagi kita untuk langsung bergerak. Kita sudah siapkan SOP dan draf SK Gubernur, sehingga pelaksanaan program bisa segera dieksekusi,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh program percepatan infrastruktur PUPR NTT akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar dan mendapat dukungan publik.
“Yang penting prosesnya transparan, sesuai SOP, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” pungkas Benny. ***
