Suarantt.id, Kupang-Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengubah 20 juta hektare hutan menjadi lahan pangan, energi, dan air memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap lingkungan, sementara pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam konferensi pers di Kupang, Selasa (14/1/2025), membantah keras tudingan yang menyebutkan bahwa program ini akan merusak lingkungan. Menurutnya, isu yang berkembang selama ini banyak didasarkan pada informasi hoaks yang mendiskreditkan Presiden Prabowo.
“Banyak berita hoaks yang mendeskreditkan Pak Presiden Prabowo, seolah-olah beliau tidak peduli hutan dan lingkungan hidup. Saya ingin membantah secara tegas, beliau adalah sosok presiden yang sangat peduli terhadap kelestarian hutan,” ujar Raja Juli kepada awak media.
Untuk mendukung pernyataannya, Raja Juli mencontohkan komitmen Prabowo terhadap konservasi. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mendonasikan 20 ribu hektare lahan hutan tanaman industri (HTI) miliknya di Aceh sebagai koridor ekosistem bagi gajah Sumatera, jauh melebihi permintaan awal sebesar 10 ribu hektare.
“Ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap keseimbangan alam. Ketika diminta 10 ribu hektare, beliau malah memberikan 20 ribu hektare untuk melindungi habitat gajah Sumatera,” tambah Raja Juli.
Reaksi Publik Beragam
Meski pemerintah telah memberikan klarifikasi, sejumlah pihak, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat adat, tetap menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai rencana alih fungsi hutan dalam skala besar dapat memicu kerusakan ekosistem dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.
“Kami mendukung program ketahanan pangan dan energi, tetapi harus ada kajian yang matang. Jangan sampai hutan sebagai paru-paru dunia menjadi korban,” kata Andi Hartono, seorang aktivis lingkungan dari LSM Lingkungan Lestari.
Di sisi lain, sejumlah ekonom dan pelaku industri menyambut baik rencana tersebut. Mereka menilai langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional.
“Ini adalah langkah strategis untuk menjawab tantangan krisis pangan dan energi global. Tentu saja, implementasinya harus sesuai dengan regulasi lingkungan,” ujar Budi Santoso, seorang pengamat ekonomi.
Komitmen Pemerintah
Menteri Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. “Kita tidak ingin mengorbankan lingkungan, tetapi kita juga harus memastikan bahwa kebutuhan pangan, energi, dan air untuk rakyat terpenuhi. Pemerintah akan melibatkan para ahli dan masyarakat dalam setiap prosesnya,” tutupnya.
Rencana besar ini masih menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan transparansi lebih lanjut dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan diterapkan secara optimal. ***
