Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena secara resmi membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Data Kependudukan Berbasis Geospasial bertema “Strategi Pembangunan Inklusi di Wilayah Kepulauan Provinsi NTT” yang digelar di Ballroom Hotel Aston Kupang, Rabu (17/9/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, BPS, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se-NTT.
Turut hadir Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT.
Data Akurat, Kunci Pembangunan Inklusif
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar keberhasilan program pembangunan. Ia mengapresiasi kerja keras jajaran Dukcapil, namun mengingatkan masih banyak masyarakat yang belum terdata.
Hingga saat ini, jumlah perekaman KTP elektronik di NTT baru mencapai 3.184.764 jiwa atau 45,62 persen dari total wajib KTP sebanyak 4.142.148 jiwa. Sementara itu, dari 269.709 anak wajib Akta Kelahiran, baru 76,86 persen yang memiliki akta.
Gubernur menyoroti masih adanya masyarakat yang tidak bisa mengakses bantuan pemerintah karena belum memiliki identitas kependudukan. “Berdosalah kita sebagai pejabat publik apabila ada hak-hak orang susah tidak kita kerjakan. Karena membiarkan seorang anak manusia, orang NTT, tidak mendapatkan haknya atas fasilitas dari negara ini hanya karena tidak memiliki KTP,” tegasnya.
Melki Laka Lena menargetkan perekaman KTP elektronik di NTT mencapai 99 persen pada Desember 2025 dengan evaluasi mingguan melalui dashboard data. Ia juga mendorong pelayanan Dukcapil agar lebih proaktif dengan pola jemput bola hingga ke desa-desa dan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah terluar seperti Rote dan Sabu Raijua.
Komitmen Bersama Pemerintah Pusat dan Daerah
Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data kependudukan.
Menurutnya, integrasi data geospasial akan membantu pemerintah dalam pemetaan potensi wilayah, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memperbaiki pelayanan publik, pendidikan, transportasi, serta mendukung program nasional agar lebih tepat sasaran dan merata.
“Forum ini menjadi momentum yang sangat baik. Kami percaya melalui rapat koordinasi ini data yang disajikan akan semakin lengkap dan benar,” pungkas Gubernur Melki.
Rapat Koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTT.
