Suarantt.id, Kupang-Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus mendorong penguatan riset nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sekitar 67 ribu riset telah digulirkan secara nasional, dengan sekitar 1.000 riset di antaranya dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang difokuskan pada penanganan isu-isu strategis seperti pangan dan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek, Fauzan Adziman, saat membawakan materi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terpadu yang mengusung tema “Membangun Sinergitas Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Industri dalam Rangka Akselerasi Pembangunan di NTT” di Hotel Harper Kupang, Selasa (5/5/2026).
Menurut Fauzan, pemetaan riset dilakukan secara komprehensif, termasuk mengidentifikasi lokasi-lokasi penelitian yang tersebar di berbagai daerah, termasuk NTT. Data tersebut bahkan telah tersedia secara daring dan dapat diakses publik untuk melihat sebaran serta fokus penelitian yang sedang dan telah dilakukan.
“Kami tidak hanya mencatat jumlah riset, tetapi juga memetakan kebutuhan daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, sehingga riset yang dilakukan harus mampu menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah juga telah menghimpun berbagai rumusan masalah yang berasal dari masukan pemerintah daerah, industri, hingga masyarakat. Seluruh proposal riset yang diajukan diwajibkan merujuk pada rumusan masalah tersebut agar lebih terarah dan berdampak nyata.
“Tahun ini saja, kami menerima sekitar 120 ribu proposal riset, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60 ribu proposal. Semua proposal itu kami arahkan untuk menjawab persoalan-persoalan utama bangsa, seperti ketahanan pangan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Fauzan menambahkan, riset nasional dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni riset prioritas yang berfokus pada pemerataan kapasitas dasar di seluruh Indonesia, serta riset strategis yang diarahkan untuk menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan besar.
“Riset prioritas umumnya berskala kecil dan mendukung penguatan kapasitas dasar, sedangkan riset strategis memiliki pendanaan lebih besar dengan tujuan menghasilkan solusi nyata yang bisa diimplementasikan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan riset melalui survei nasional yang bekerja sama dengan Litbang Kompas.
Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 51 persen masyarakat sudah familiar dengan konsep riset dan bahkan telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan rumah tangga hingga pemanfaatan teknologi.
“Menariknya, sumber informasi terbesar masyarakat saat ini berasal dari media sosial, yang mendorong lahirnya berbagai eksperimen dan inovasi sederhana di tengah masyarakat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Fauzan juga mengajak pemerintah daerah di NTT untuk aktif mengusulkan berbagai permasalahan strategis yang dapat diangkat ke tingkat nasional agar menjadi prioritas dalam pendanaan riset ke depan.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah XV NTT Prof. Dr. Adrianus Amheka, sejumlah kepala daerah seperti Wakil Bupati Malaka, Wakil Bupati Kupang, Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Ngada, Bupati Nagekeo, serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di NTT.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan industri, diharapkan riset yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata dalam menjawab tantangan pembangunan di NTT, khususnya dalam penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. ***
