Suarantt.id, Kupang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti meningkatnya ketimpangan pendapatan di tengah capaian pertumbuhan ekonomi daerah dalam Rapat Paripurna ke-74 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026, yang digelar di Kantor DPRD NTT pada Senin (4/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, serta dipimpin Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, didampingi unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah.
Agenda utama rapat meliputi penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2025, penandatanganan berita acara, serta penyerahan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam laporan Panja yang disampaikan oleh juru bicara Astria B. Gaidaka, DPRD mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan daerah yang tercermin dari indikator makro yang menunjukkan tren positif. Di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,14 menjadi 69,89, serta penurunan angka kemiskinan dari 19,02 persen menjadi 17,50 persen dan tingkat pengangguran terbuka dari 3,80 persen menjadi 3,10 persen.
Namun demikian, DPRD menilai bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya Gini Rasio dari 0,315 menjadi 0,322 yang mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.
“Ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok,” tegas Astria dalam penyampaian laporan.
DPRD juga menekankan bahwa capaian pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik, melainkan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan yang merata menjadi perhatian utama.
Selain itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi serta percepatan penanganan stunting. Upaya ini dinilai penting guna meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat.
Penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal juga menjadi sorotan, khususnya melalui hilirisasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD menekankan pentingnya pembangunan berbasis data yang akurat agar program-program pemerintah tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan dokumen rekomendasi DPRD Provinsi NTT oleh Ketua DPRD Emilia Nomleni kepada Wakil Gubernur Johni Asadoma sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi NTT.
DPRD berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius dan menghasilkan perubahan nyata, terukur, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat NTT. ***
