Suarantt.id, Kupang-Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, serta seluruh bupati dan wali kota se-NTT, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Fernandez, Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT. Rakor ini membahas berbagai program strategis di sektor kesehatan, dengan fokus utama pada penurunan angka stunting dan pelaksanaan program nasional cek kesehatan gratis.
Selain itu, agenda Rakor juga mencakup penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Cita Bangsa (Yayasan 1000 Days Fund) dan Pemerintah Provinsi NTT, yang bertujuan untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.
Gubernur NTT: Stunting Ancaman Serius bagi Masa Depan
Dalam sambutannya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan bahwa stunting masih menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di NTT masih berada di angka 37,9 persen, menjadikannya provinsi dengan angka stunting tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua Tengah.
“Dari setiap 10 balita di NTT, 4 di antaranya mengalami stunting. Ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga ancaman bagi masa depan sumber daya manusia kita. Jika tidak ditangani dengan serius, kita akan menghadapi generasi yang kurang sehat dan kurang produktif,” ujar Melki.
Gubernur menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan, pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma menjadikan penurunan angka stunting sebagai salah satu program prioritas.
“Melalui program Posyandu Tangguh, yang merupakan bagian dari Quick Win 100 hari kerja kami, kami akan memperkuat kelembagaan posyandu serta peran kader kesehatan dalam melakukan deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi, dan kampanye hidup sehat,” jelasnya.
Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas pembangunan dua rumah sakit baru di Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya, yang akan memperkuat layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Menkes RI: Rumah Sakit Harus Sepi, Artinya Masyarakat Sehat
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya pola hidup sehat sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat.
“Tugas kami di Kementerian Kesehatan bukan sekadar mengobati orang sakit, tapi memastikan masyarakat tetap sehat sehingga mereka tidak perlu datang ke rumah sakit. Justru, rumah sakit yang sepi adalah indikator keberhasilan program kesehatan kita,” ujar Menkes.
Menkes juga menjelaskan tentang program Cek Kesehatan Gratis, yang merupakan program terbesar dalam sejarah Kemenkes RI. Program ini memungkinkan masyarakat untuk memeriksa kesehatannya secara gratis di puskesmas sepanjang tahun.
“Target kami adalah menjangkau 280 juta orang dalam tiga tahun ke depan, dengan 300 ribu pemeriksaan per hari. Saat ini, sudah ada 640 ribu orang yang mengikuti program ini, dengan rata-rata 55 ribu pemeriksaan per hari. Kami ingin program ini benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, termasuk di NTT,” terang Menkes.
Menkes juga meminta para bupati dan wali kota untuk memastikan program ini berjalan maksimal di daerah masing-masing.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Dokter Spesialis
Selain itu, Menkes mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 1.000 kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis, baik untuk studi di dalam negeri maupun luar negeri.
“Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan spesialisasi dokter. Ini kesempatan besar bagi putra-putri terbaik NTT untuk menjadi dokter spesialis dan mengabdi bagi daerahnya,” kata Budi.
Alkes Lengkap di RSUD NTT pada 2027
Menkes juga memastikan bahwa pada 2027, seluruh RSUD di kabupaten/kota akan memiliki alat kesehatan (Alkes) lengkap untuk penanganan empat penyakit katastropik, yakni jantung, stroke, kanker, dan ginjal, yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia.
“Dengan tersedianya fasilitas ini, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Yayasan Cita Bangsa untuk Percepatan Penurunan Stunting
Sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Provinsi NTT dan Yayasan Cita Bangsa menandatangani MoU untuk memperluas jangkauan program penanganan stunting di seluruh kabupaten/kota di NTT.
“Hari ini, kita menyaksikan salah satu bentuk nyata dari kerja kolaboratif melalui penandatanganan MoU ini. Jika sebelumnya program Yayasan Cita Bangsa masih terbatas di empat kabupaten, kini dengan adanya kerja sama ini, jangkauannya diperluas ke seluruh NTT,” ujar Gubernur Melki.
Ia pun berharap lebih banyak lembaga swasta dan non-profit ikut terlibat dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat NTT. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan sektor swasta, diharapkan angka stunting dapat ditekan dan kualitas layanan kesehatan di NTT semakin meningkat.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita harus bahu-membahu untuk menciptakan generasi NTT yang sehat, cerdas, dan produktif,” tutup Gubernur Melki.
