Suarantt.id, Kupang-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (27/8/2025) malam berlangsung dengan nuansa berbeda dan diwarnai ketegangan. Tanpa kehadiran Gubernur maupun Wakil Gubernur hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas D. Lana, agenda penting berupa Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 memicu hujan interupsi dari sejumlah anggota dewan.
Salah satu interupsi keras datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Leonardus Lelo. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur maupun Wakil Gubernur dalam forum penting tersebut. Menurutnya, absensi keduanya tidak menghormati mekanisme demokrasi, terlebih agenda yang dibahas menyangkut kepentingan rakyat banyak.
“Kalau gubernur berhalangan, seharusnya Wakil Gubernur hadir. Tidak pantas agenda sepenting ini hanya lewat penyerahan dokumen,” tegas Leonardus di tengah sidang.
Situasi yang mulai memanas membuat pimpinan sidang, Wakil Ketua DPRD NTT Kristin Samiaty Pati (NasDem), memutuskan menskors rapat selama 10 menit. Skorsing dilakukan untuk meredam ketegangan sekaligus memberi ruang lobi antara pimpinan dewan dan eksekutif.
Pandangan Fraksi Demokrat
Di antara dokumen yang akhirnya diserahkan, pandangan Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu yang menonjol. Melalui Ketua Fraksi Leonardus Lelo dan Sekretaris Reni Marlina Un, Demokrat menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 harus menjadi instrumen nyata untuk mengatasi kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterisolasian wilayah.
“APBD bukan sekadar neraca angka, melainkan instrumen politik anggaran yang menentukan wajah pembangunan daerah. Perubahan APBD 2025 harus diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi NTT,” tegas Fraksi Demokrat dalam dokumennya.
Rapuhnya Fiskal NTT
Demokrat menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 yang hanya Rp5,08 triliun, turun 2,53 persen dari target semula Rp5,21 triliun. Kondisi ini disebut mencerminkan rapuhnya fondasi fiskal daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih stagnan di kisaran 15–18 persen dari total pendapatan, sementara ketergantungan pada transfer pusat tetap tinggi di atas 75 persen.
“Potensi PAD melalui pajak kendaraan, retribusi daerah, maupun pemanfaatan aset terbengkalai belum tergarap maksimal,” kritik Demokrat.
Untuk itu, Demokrat merekomendasikan percepatan digitalisasi pajak (e-tax), audit aset daerah, serta transformasi BUMD agar menjadi penggerak ekonomi dan bukan sekadar beban anggaran.
Belanja Didominasi Rutinitas
Di sisi belanja, Demokrat mencatat kenaikan dari Rp5,05 triliun menjadi Rp5,18 triliun atau naik 2,59 persen. Namun, struktur belanja dinilai belum produktif karena masih didominasi belanja operasi sebesar 65 persen, sementara belanja modal justru menurun.
“Belanja masih banyak terserap pada rutinitas birokrasi ketimbang belanja produktif. Ini menghambat pembangunan infrastruktur dan melemahkan pelayanan publik,” demikian catatan Demokrat.
Fraksi Demokrat mendorong realokasi belanja konsumtif ke belanja modal, pengawasan ketat Belanja Tidak Terduga (BTT), serta fokus pada belanja berbasis hasil pembangunan (outcome based).
Kritik Per Sektor
Fraksi Demokrat juga memberikan evaluasi kritis pada sektor-sektor strategis:
Pendidikan: Anggaran belum memenuhi amanat konstitusi 20 persen, rasio guru-murid timpang, sekolah terpencil minim sarana, dan pendidikan vokasi kurang diperhatikan.
Kesehatan: Angka stunting masih 28,8 persen, fasilitas kesehatan primer terbatas, tenaga medis kurang. Demokrat mendorong alokasi minimal 10 persen APBD serta perekrutan tenaga medis kontrak daerah.
Infrastruktur: 32 persen jalan provinsi rusak, biaya logistik antar-pulau tinggi. Demokrat mengusulkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta subsidi angkutan laut perintis.
Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan juga disoroti karena masih bersifat subsisten. Demokrat menekankan pentingnya hilirisasi jagung, sapi, rumput laut, dan bawang merah, ditopang akses kredit murah dan revitalisasi irigasi.
Agenda Sosial dan Reformasi Anggaran
Di luar isu ekonomi, Demokrat menegaskan pentingnya penanganan rabies dengan strategi “perang semesta”, perlindungan pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penguatan program pendidikan dan olahraga.
Demokrat juga menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran semester I 2025 yang baru mencapai 39 persen. Penyebabnya, menurut mereka, adalah lemahnya perencanaan, birokrasi yang lamban, dan koordinasi yang lemah.
“Diperlukan reformasi manajemen perencanaan, sistem peringatan dini bagi OPD yang serapannya rendah, serta penguatan kapasitas aparatur melalui digitalisasi keuangan daerah,” tegas Demokrat.
Instrumen Politik Anggaran
Dokumen Demokrat ditutup dengan penegasan bahwa APBD bukan hanya urusan teknis fiskal, melainkan instrumen politik anggaran yang menentukan keberpihakan.
Dengan slogan “Ayo, Bangun NTT untuk Kesejahteraan Bersama”, Demokrat menegaskan komitmennya mengawal setiap rupiah APBD agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan daerah terpencil. ***
