Suarantt.id, Kalabahi-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor pada Selasa (16/9/2025) untuk merespons surat undangan perang terbuka yang beredar antara Pemuda Welai Barat dan Pemuda Wetabua. Surat tersebut muncul pasca kasus penganiayaan terhadap Dimas Ma’anana yang kini masih dirawat intensif di ruang bedah RSUD Kalabahi akibat luka tikaman serius.
Rapat yang dimulai pukul 10.15 WITA ini dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Sekda Kabupaten Alor Soni O. Alelang, Ketua DPRD Paulus Brikmar, Kapolres Alor AKBP Nur Azhari, Kadis Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sonny Libing, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT dan Pemkab Alor.
Dalam arahannya, Wagub Johni Asadoma menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penganiayaan yang memicu ketegangan antar pemuda. Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan tepat agar situasi tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan masyarakat.
“Kita harus percaya bahwa proses hukum adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kasus ini. Saya meminta aparat kepolisian bertindak cepat, tegas, dan adil. Kepada tokoh adat, agama, dan masyarakat, mari segera melakukan pendekatan persuasif agar anak-anak muda kita tidak terseret arus emosi yang membutakan nalar,” ujar Johni Asadoma.
Wagub juga menekankan pentingnya peran “Tiga Batu Tungku” Pemerintah, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama untuk bersinergi meredam konflik dan menghasilkan solusi terbaik. Langkah lanjutan rapat ini akan diwujudkan dalam deklarasi damai dan siaran pers resmi yang ditandatangani bersama.
Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, menegaskan Pemkab bersama Polres, Kodim, dan aparat desa/kelurahan akan mengambil langkah cepat menjaga situasi tetap kondusif. “Saya menghimbau seluruh tokoh masyarakat, agama, dan pemuda untuk ikut menenangkan anak-anak muda kita, memberi pemahaman, dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kita semua adalah satu keluarga besar masyarakat Alor,” ujarnya.
Kapolres Alor AKBP Nur Azhari memaparkan kronologi kejadian serta perkembangan penanganan kasus. Ia memastikan kepolisian bekerja profesional, transparan, dan berhati-hati agar tidak salah tangkap. “Salah tangkap justru dapat membatalkan proses hukum melalui pra-peradilan. Proses ini harus hati-hati namun tegas,” jelasnya.
Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan pandangan dan harapan mereka. Sulbi Marokang, ibu korban, meminta agar pelaku segera ditangkap dan hubungan kekerabatan antara Wetabua dan Welai dapat dipulihkan kembali. Tokoh pemuda Sapta Puling menyuarakan kekecewaan atas lambannya respons aparat sebelum keributan terjadi, sementara Marjuki Galeko, tokoh masyarakat Wetabua, menegaskan komitmen masyarakatnya untuk tidak mengintervensi proses hukum dan tetap menjaga sumpah adat persaudaraan.
Pendeta Yubi sebagai tokoh agama menyoroti pentingnya optimalisasi peran Babinkamtibmas dan Babinsa untuk turun langsung meredam ketegangan di kampung-kampung bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Deklarasi Damai
Sebagai penutup, seluruh pihak menyepakati enam poin deklarasi perdamaian, yakni:
- Mengakhiri segala bentuk perselisihan dan permusuhan;
- Menyerahkan kasus penganiayaan kepada Polres Alor untuk diproses sesuai hukum;
- Mengutamakan nilai-nilai adat dan kekeluargaan;
- Menghentikan provokasi, ujaran kebencian, dan kekerasan;
- Mendukung Kejuaraan Tinju Piala Gubernur NTT I Tahun 2025 agar berjalan aman, tertib, dan lancar;
- Menghindari konsumsi minuman keras yang merusak kearifan lokal masyarakat Alor.
Rapat koordinasi yang dipimpin Wagub Johni Asadoma berakhir pukul 13.00 WITA. Situasi di wilayah Welai Barat dan Wetabua dilaporkan kondusif berkat kerja sama aparat keamanan dan para tokoh masyarakat setempat. Pemprov NTT bersama Pemkab Alor akan terus memantau perkembangan dan memastikan tindak lanjut nyata demi perdamaian yang berkelanjutan. ***
