Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna pada Rabu (27/8/2025).
Juru Bicara Fraksi PSI, Filmon Loasana, mengawali dengan menyampaikan apresiasi atas suksesnya rangkaian peringatan HUT ke-80 RI di NTT, termasuk Pameran Pembangunan bertema “NTT Bagaya” yang digagas Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran. Menurutnya, kegiatan yang kembali digelar setelah sekian lama vakum itu terbukti menjadi magnet masyarakat.
“Antusiasme pengunjung luar biasa, lebih dari 100 ribu orang hadir, dan perputaran uang tercatat mencapai Rp3,5 miliar. Pameran ini bukan hanya seremonial, tetapi momentum nyata menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat promosi produk lokal,” ujar Filmon.
Soroti Penurunan Pendapatan
Meski memberi apresiasi, Fraksi PSI menaruh perhatian serius pada penurunan target Pendapatan Daerah sebesar Rp131,84 miliar atau 2,53 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan turun 7,76 persen.
“Ini menandakan optimalisasi penerimaan daerah masih lemah. Pemerintah bersama OPD teknis harus memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD,” tegas Filmon.
PSI juga memberikan catatan khusus:
Pemerintah diminta mendukung penuh kinerja UPTD Pendapatan di kabupaten/kota, termasuk penyediaan sarana seperti kendaraan operasional, komputer, dan jaringan internet. Untuk wilayah tanpa BTS, PSI mendorong pemanfaatan layanan Starlink.
Mendorong adanya seksi khusus retribusi di UPTD Pendapatan agar pemungutan retribusi tidak kalah penting dibanding pajak kendaraan bermotor.
OPD diminta aktif meningkatkan PAD, termasuk dengan pemanfaatan lahan perkantoran melalui kerja sama penyediaan ATM, kantin, dan fasilitas lain.
PSI mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah guna memberi kepastian hukum dalam pemanfaatan aset seperti parkir, tanah, jalan, dan gedung.
Belanja Naik, Belanja Modal Turun
Di sisi belanja, Fraksi PSI mencatat adanya kenaikan Rp130,98 miliar (2,59 persen), tetapi alokasi belanja modal justru turun 14,78 persen.
“Kondisi ini bisa mengurangi kapasitas pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Kami minta perencanaan lebih disiplin, agar setiap rupiah berdampak nyata, bukan sekadar terserap,” jelas Filmon.
Surplus Pembiayaan dan Disiplin APBD
Dari sisi pembiayaan, PSI mencatat adanya surplus Rp99,34 miliar yang menutup defisit belanja sehingga SILPA nihil. Namun PSI mengingatkan agar pembiayaan tak sekadar administratif, melainkan strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
PSI juga menyoroti lemahnya realisasi APBD hingga Agustus 2025, yakni pendapatan baru 55,19 persen persen dan belanja 45,53 persen. “Ini menunjukkan kinerja pelaksanaan APBD masih rendah. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi, inovasi, dan profesionalisme,” tambahnya.
Selain isu pokok pendapatan, belanja, dan pembiayaan, PSI juga memberikan beberapa catatan lain:
Mendesak pemerintah menertibkan dan meningkatkan kontribusi BUMD, khususnya PT Flobamor dan PT Ki Bolok.
Mendorong alokasi anggaran yang lebih berkeadilan bagi sektor prioritas seperti pertanian dan perikanan.
Meminta percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, termasuk jalan provinsi, irigasi, embung, dan bendungan.
Mengingatkan pemerintah agar menyiapkan infrastruktur fisik dan SDM untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTT.
Pada akhir pandangan umum, Fraksi PSI menyatakan menerima Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyatakan menerima, untuk dibahas lebih lanjut. Namun kami tekankan bahwa perubahan APBD harus mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, dan keadilan,” pungkas Filmon. ***
