Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Golkar, Agustinus Nahak, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) NTT, Alexander B. Koroh, yang dinilai tidak menjalankan etika birokrasi dalam sebuah kegiatan resmi di Kabupaten Malaka.
Kritik tersebut muncul setelah Alexander B. Koroh tidak membacakan sambutan resmi Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menghadiri kegiatan di Desa Kakaneuk, Kecamatan Malaka Tengah pada Rabu (8/4/2026). Padahal, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan gubernur, penyampaian sambutan tersebut merupakan bagian dari protokoler yang wajib dilaksanakan.
Agustinus Nahak menegaskan bahwa tindakan tersebut mencerminkan sikap tidak loyal dan tidak disiplin sebagai aparatur sipil negara.
“Beliau ke sana dalam rangka perjalanan dinas mewakili gubernur NTT. Apa alasannya sehingga tidak membacakan sambutan gubernur? Ini sama dengan tidak loyal dan tidak disiplin,” tegas Agustinus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT kepada media ini pada Minggu, 12 April 2026.
Ia juga meminta Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT selaku pembina ASN untuk segera melakukan pembinaan terhadap Kepala PMD NTT.
“Saya minta ibu Plh Sekda NTT sebagai pembina ASN melakukan pembinaan ulang terhadap Kepala PMD ini,” tambahnya.
Selain soal tidak dibacakannya sambutan gubernur, Agustinus juga menyoroti penggunaan bahasa Inggris dalam penyampaian pidato di hadapan masyarakat desa. Menurutnya, penggunaan bahasa asing dalam forum tersebut tidak tepat sasaran.
“Terkait pidato dalam bahasa Inggris, untuk makan puji boleh, tapi salah tempat dan situasi. Itu di kampung, mana orang desa mengerti maksudnya, kecuali ada penerjemah,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan tersebut, Alexander B. Koroh menyampaikan bahwa isi sambutan gubernur pada prinsipnya sama dengan yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Malaka, sehingga jika dibacakan kembali akan terkesan mengulang.
“Kalau saya baca lagi sambutan dari Pak Gubernur NTT, nanti akan double lagi,” ujarnya saat acara berlangsung.
Namun, alasan tersebut justru menuai kritik dari berbagai kalangan. Dalam tata kelola pemerintahan, sambutan pimpinan daerah tetap harus dibacakan sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi dan bagian dari etika birokrasi yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, penggunaan bahasa Inggris di tengah masyarakat desa juga memicu reaksi di media sosial. Sejumlah warganet menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi audiens.
“Ini bukan soal gaya, tapi soal etika dan memahami masyarakat yang dihadapi,” tulis salah satu komentar warganet.
Meski demikian, dalam kesempatan tersebut, Alexander B. Koroh juga sempat menyampaikan pesan kepada para orang tua agar memperhatikan kesehatan dan kondisi mental anak-anak. Ia menyinggung peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada yang diduga bunuh diri sebagai pengingat bagi semua pihak.
Peristiwa ini kini menjadi perhatian publik dan menambah sorotan terhadap pentingnya kepatuhan aparatur pemerintah terhadap etika birokrasi, terutama dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan pimpinan daerah. ***
