Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai dengan regulasi.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, dalam tanggapannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah daerah pada Jumat, 23 Mei 2025.
Ana menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT bukan satu-satunya indikator keberhasilan tata kelola keuangan.
Menurutnya, esensi dari predikat tersebut adalah dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas catatan BPK RI. Namun, yang perlu disikapi bersama adalah bagaimana muara dari WTP ini sampai ke masyarakat. Keadilan dan kesetaraan harus tercapai dalam proses pembangunan di NTT,” ujarnya.
Politisi PKB ini menilai bahwa masyarakat tidak terlalu mempedulikan label WTP jika tidak disertai perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian setiap temuan yang tidak sesuai regulasi, tanpa merugikan tenaga honorer ataupun pihak-pihak lain.
“Catatan yang diberikan BPK Perwakilan NTT kepada pemerintah provinsi NTT harus difollow up dengan mensandingkan temuan-temuan itu dengan regulasi-regulasi yang membentanginya. Fraksi PKB bersikap tegas bahwa harus ada penelusuran dan penyelesaian yang berpihak pada aturan,” tandas Ana.
Terkait defisit anggaran daerah, Ana menyerukan agar pemerintah bersikap bijak dalam melakukan penataan keuangan daerah secara akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tidak boleh ada hal-hal jompang lagi. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan lima sila Pancasila,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Ana menyebutkan bahwa Fraksi PKB akan menyampaikan pandangan politiknya dalam bentuk tertulis untuk menjadi catatan resmi bagi pemerintah daerah.
“Kami tidak sekadar omong, tapi akan menuangkan sikap kami dalam catatan tegas dan tertulis,” pungkasnya. ***
