Suarantt.id, Kupang-Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada Kamis (26/6/2025). Rapat ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari perbankan hingga kalangan pengusaha.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menyoroti kondisi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurutnya saat ini tidak sehat akibat meningkatnya belanja pegawai pasca pengangkatan CPNS dan PPPK. “Belanja pegawai kita sudah menyentuh 56 persen dari total struktur APBD. Ini sudah di luar batas normal,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah daerah hanya sibuk mengurus pengeluaran internal. “Struktur APBD yang timpang ini bisa memunculkan persepsi negatif bahwa Pemda tidak berpihak pada pelayanan publik,” tambahnya.
Gubernur Melki menegaskan, solusi utama adalah peningkatan PAD sebagai jalan menyehatkan APBD sekaligus memperkuat sektor pelayanan publik. Ia menargetkan PAD Provinsi NTT naik dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. “Kita butuh loncatan, bukan langkah biasa-biasa. Harus ada energi kolektif dan inovasi di sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata,” tegasnya.
Lebih jauh, Gubernur mengajak seluruh elemen bergerak bersama dalam satu ekosistem ekonomi yang kolaboratif. “Peningkatan PAD tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus gandeng perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan apresiasi terhadap gerakan ekonomi berbasis komunitas, seperti peresmian GG Mart oleh Sinode GMIT yang menurutnya sejalan dengan program One Village One Product (OVOP) dan Gerakan Beli NTT. “Saya harap ke depan program seperti ini bisa ditiru oleh agama-agama lainnya, demi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Wakil Gubernur Johanis Asadoma menambahkan bahwa capaian PAD Provinsi NTT saat ini masih tertinggal jauh dibanding daerah lain. “Badung di Bali PAD-nya Rp9 triliun, NTB sudah di atas Rp3 triliun, kita masih di angka Rp1,4 triliun. Padahal secara wilayah dan potensi, kita tidak kalah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD adalah kebutuhan mendesak untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. “Masih banyak jalan rusak, sekolah dengan kondisi darurat, dan rumah sakit yang tidak mampu menampung pasien. PAD adalah nafas pembangunan kita,” kata Johanis.
Ia pun mengajak para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dan bekerja ekstra mencapai target. “Kita harus kerja keras dan tidak jalan sendiri-sendiri. Sinergi antarpihak adalah kunci,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, dalam paparannya mengatakan bahwa kondisi ekonomi NTT saat ini belum sepenuhnya pulih pascapandemi. “Pertumbuhan memang positif, tetapi belum kembali ke level sebelum COVID-19. Kita perlu kerja sama dalam pengelolaan aset dan mendorong transaksi ekonomi agar ekonomi NTT kembali stabil,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari kalangan pelaku usaha. Komisaris PT. Subasuka Go, Yohanes Don Putra Gotama, menyatakan siap membantu upaya pemerintah. “Kami para pengusaha mendukung penuh program peningkatan PAD. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi tanggung jawab bersama untuk kemanusiaan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang konkret dalam membangun ekosistem kolaboratif demi mewujudkan NTT yang mandiri secara fiskal dan berdaya saing melalui optimalisasi potensi daerah. ***
