Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Evaluasi Pendataan dan Program Bagi Orang Miskin sebagai tindak lanjut atas kasus meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD asal Desa Jerebuu, Kabupaten Ngada. Rapat tersebut berlangsung secara luring dan daring di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Jumat (7/2/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, serta Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTT, Flori Rita Wuisan. Hadir pula Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para asisten sekda, pimpinan perangkat daerah, bupati dan wakil bupati se-NTT atau yang mewakili, tokoh agama, serta insan pers.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa tragedi wafatnya YBR menjadi pukulan keras bagi seluruh pihak dan harus dijadikan momentum untuk membenahi secara menyeluruh sistem penanganan kemiskinan di NTT.
“Kita membahas satu hal yang menjadi atensi kita bersama, baik di NTT maupun nasional. Kematian anak kita YBR memukul kita semua sebagai pemimpin. Hari ini kita bertekad membenahi sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan dua fokus utama yang menjadi sasaran perbaikan, yakni evaluasi pendataan warga miskin agar benar-benar akurat dan tidak dimanipulasi, serta memastikan ketepatan sasaran seluruh program bantuan bagi masyarakat miskin.
Ia menegaskan, seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga masyarakat harus bekerja bersama memastikan data kemiskinan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Tidak boleh ada orang miskin yang tidak terjangkau. Kita semua harus bekerja dengan hati dan tulus,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Hoiruddin Hasibuan, menyampaikan bahwa kehadirannya di NTT merupakan penugasan langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk mendalami kasus YBR sekaligus menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Ini bukan soal siapa yang salah, tetapi bagaimana ke depan kita memperbaiki sistem. Kasus di Ngada ini adalah tamparan bagi kita semua untuk berbenah,” ungkap Hasibuan.
Ia menekankan pentingnya pendataan rinci berbasis by name by address, fleksibilitas pendanaan bantuan sosial, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat sosial. Menurutnya, salah satu faktor yang melatarbelakangi tragedi tersebut berkaitan dengan persoalan kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menegaskan pentingnya peran aparat di tingkat paling bawah dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
“Bantuan sudah banyak, tetapi pertanyaannya apakah sampai kepada yang berhak. RT, RW, dan kepala desa harus benar-benar peduli, proaktif, dan bekerja dengan baik,” tegasnya.
Rapat evaluasi tersebut juga menegaskan komitmen sinergi lintas sektor dalam membenahi pendataan dan program penanggulangan kemiskinan di NTT. Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan siap memperkuat pengawasan untuk mencegah manipulasi data dan penyalahgunaan bantuan. LLDIKTI menyatakan kesiapan menurunkan ribuan mahasiswa untuk membantu pendataan dan pemberdayaan masyarakat, sementara TP PKK akan mengaktifkan kembali peran dasa wisma di tingkat desa.
Selain itu, para tokoh agama berkomitmen membangun kesadaran dan kepedulian sosial melalui mimbar keagamaan, serta dunia usaha dan lembaga keuangan menyatakan kesiapan mendukung literasi keuangan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
Sebagai hasil rapat, Gubernur NTT menegaskan sejumlah langkah konkret, antara lain perbaikan dan pembaruan data warga miskin yang dipimpin Dukcapil bersama lintas sektor, penegakan hukum terhadap manipulasi data kemiskinan, pemeriksaan ulang data peserta PBI bidang kesehatan, penguatan pranata sosial dan keagamaan, pembentukan gerakan “Sapa Peduli Bantu”, aktivasi layanan konseling di sekolah-sekolah, serta kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan dana sosial tanggap darurat.
“Kita mengakui bahwa kita salah, dan karena itu kita bertekad memperbaiki diri ke depan. Mari jadikan tragedi ini sebagai alarm kemanusiaan agar tidak ada lagi anak di NTT yang putus asa karena kemiskinan,” tutup Gubernur Melki Laka Lena. ***
