Suarantt.id, Kupang-Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Winston Rondo, menegaskan dua isu penting yang mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT terkait pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Senin (11/8/2025).
Isu pertama, kata Winston, adalah adanya sinyalemen sekitar 11 ribu hingga puluhan ribu ijazah siswa SMA/SMK yang tertahan karena siswa atau alumni belum melunasi iuran dana komite sekolah. Dengan total 1.028 sekolah di NTT, potensi pungutan tersebut dinilai sangat besar dan telah menjadi sorotan anggota DPR RI.
“Komisi V meminta agar dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Dana Pungutan Masyarakat, dimasukkan pasal khusus yang mengatur bahwa tunggakan dana komite bagi siswa yang ijazahnya tertahan harus diputihkan dan dianggap lunas. Sekolah wajib menyerahkan ijazah tanpa alasan apa pun, supaya alumni bisa melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan,” tegas Winston kepada wartawan di gedung DPRD NTT.
Ia berharap Pergub tersebut berlaku surut sehingga tidak ada lagi hambatan bagi siswa karena urusan administrasi pembayaran komite sekolah.
Isu kedua yang menjadi perhatian adalah evaluasi terhadap Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Flobamora Kupang, termasuk kepala sekolahnya. SKO disebut sebagai sekolah elit yang mempersiapkan talenta terbaik di bidang olahraga, namun belakangan menuai protes publik terkait pemberhentian sejumlah siswa berprestasi.
“Kami mendapat laporan ada siswa berprestasi di cabang taekwondo yang dikeluarkan dari sekolah. Kalau masalahnya absensi atau akademik, seharusnya dipanggil dan dibina, bukan langsung diberhentikan. SKO ini pusat pembinaan karakter dan prestasi, jadi jangan cepat-cepat mengeluarkan siswa,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini.
Menurutnya, SKO justru harus menjadi garda terdepan dalam membina atlet menuju PON 2028. Karena itu, Komisi V mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT melakukan evaluasi menyeluruh agar sekolah ini lebih fokus pada peningkatan prestasi, bukan justru menciptakan masalah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhamad Sipriyadin Pua Rake didampingi oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston N. Rondo, Agustinus Nahak bersama Anggota Komisi V DPRD NTT. ***
