Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT dalam upaya meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Langkah ini diwujudkan melalui rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (21/10/2025) malam. Rapat tersebut dilaksanakan secara daring dan luring, dihadiri oleh Plt. Kepala BPKP Provinsi NTT Kapsari, para Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa rapat bersama BPKP ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Provinsi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, serta memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan dan realisasi anggaran agar tidak terjadi kebocoran serta untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Banyak aset daerah kita yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Saya minta kepada seluruh Perangkat Daerah agar mengoptimalkan aset-aset tersebut. Jangan hanya mengeluh tanpa menghadirkan solusi. Semua aset yang ada harus memberi manfaat nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKP Provinsi NTT, Kapsari, dalam paparannya menyampaikan sejumlah poin penting terkait mekanisme pengawasan BPKP, termasuk pelaksanaan review, audit, dan evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah. Ia menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BPKP untuk memperkokoh sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan publik.
Auditor Ahli Madya BPKP Provinsi NTT, Ahmad Roziqin, turut menyoroti sejumlah tantangan dalam pengelolaan PAD di Provinsi NTT. Menurutnya, masih terdapat pos-pos pendapatan yang belum dikelola optimal, serta aset daerah yang belum tercatat atau masih idle.
“Masih ditemukan beberapa kendala seperti strategi penagihan piutang pajak yang belum maksimal dan pengelolaan pajak daerah yang belum sepenuhnya efektif. Hal-hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena meminta seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi dari BPKP dengan langkah konkret di lapangan. Ia menekankan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki makna, manfaat, dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada jajaran BPKP Provinsi NTT atas dukungan dan masukan konstruktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas di Nusa Tenggara Timur,” tutup Gubernur.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara Pemprov NTT dan BPKP, diharapkan pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, transparan, serta mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat NTT. ***
