Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Acara berlangsung di Hotel Aston Kupang dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari seluruh wilayah NTT pada Rabu, 14 Mei 2025.
Dalam sambutan secara daring, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Rachmat Pambudy, MS, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi NTT. Ia menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran strategis dalam merumuskan program pembangunan yang berkelanjutan serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan.
“Musrenbang RKPD dan RPJMD adalah momen penting untuk menentukan arah pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Prof. Rachmat.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 sebagai pelaksanaan dari RPJMD 2025–2029 merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Provinsi NTT hingga tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi mencapai 3,03 persen, dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,28 persen. Sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 9,04 persen, sementara sektor perdagangan dan reparasi kendaraan mencatat pertumbuhan 7,05 persen.
Dari sisi sosial, angka kemiskinan menurun menjadi 19,02 persen pada September 2024, sedangkan rasio gini turun ke angka 0,316. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 69,14 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke 3,02 persen.
Gubernur juga memperkenalkan tujuh pilar pembangunan yang akan menjadi fokus utama lima tahun ke depan, yaitu: Ekonomi Berkelanjutan, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Komunitas, Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan, Reformasi Birokrasi dan HAM, serta Pilar Kolaborasi. Ia menekankan pentingnya program “Dasa Cita Ayo Bangun NTT” sebagai prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional.
Acara Musrenbang juga membuka ruang partisipasi aktif bagi kelompok rentan. Komunitas tuli, ODHA, Forum Perempuan Nelayan, kelompok lansia, penyandang disabilitas, serta perwakilan perempuan dan anak dari GMIT Harapan turut menyampaikan aspirasi terkait akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, turut menghadiri acara bersama para bupati/wali kota se-NTT, jajaran Forkopimda, DPRD Provinsi NTT, serta para tokoh masyarakat dan akademisi. Dari Kota Kupang hadir pula Ketua DPRD Richard Elvis Odja, Penjabat Sekda Ignasius Repelita Lega, dan Kepala Bappeda Djidja Kadiwanu.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 oleh Wali Kota Kupang dan para bupati se-NTT. Acara juga diramaikan dengan peluncuran “Musik Keren” (Musik Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan), sebagai simbol inklusivitas dalam pembangunan. ***
