Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmennya dalam mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui dialog langsung antara Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, bersama massa aksi dari Aliansi Cipayung Plus dan Komunitas Pikap, yang menggelar aksi damai di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (4/8/2025).
Massa aksi menyuarakan keberatan terhadap Surat Edaran Gubernur NTT Nomor: BU.100.3.4.1/04/DISHUB/2025 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pasar dalam Wilayah Provinsi NTT. Surat edaran ini dinilai memberatkan para sopir dan pemilik mobil pikap yang selama ini menjadi andalan transportasi masyarakat desa.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Johanis Asadoma menyatakan bahwa Pemprov NTT selalu terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi warga. “Prinsipnya kami siap dengar semua aspirasi masyarakat. Silakan menyampaikan pendapat, namun tolong lakukan dengan tertib. Jangan anarkis,” tegas Johanis di hadapan massa aksi.
Setelah mendengar orasi dan tuntutan massa, Johanis mengundang perwakilan massa untuk melakukan dialog lebih lanjut bersama Gubernur dan Wakil Gubernur di Ruang Rapat Gubernur. Dalam pertemuan itu, tercapai kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil dialog dalam semangat kebersamaan.
Dalam jumpa pers usai pertemuan, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan melakukan penyesuaian terhadap regulasi berdasarkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, kebijakan tetap merujuk pada aturan hukum, namun implementasinya harus memperhatikan realitas sosial masyarakat desa.
“Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dengan jelas menyebut bahwa mobil pikap hanya untuk angkutan barang, bukan orang. Namun dalam implementasinya, perlu ada kebijaksanaan. Kami minta kepolisian dan Dinas Perhubungan menyesuaikan aturan dengan kondisi lapangan,” ujar Melki.
Gubernur juga menegaskan bahwa kebijakan Pemprov NTT selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kami ingin sopir pikap, angkot, dan bus sama-sama mendapatkan penghasilan yang layak tanpa saling merugikan,” imbuhnya.
Ketua Komunitas Pikap Kupang, Joni, menyampaikan bahwa pihaknya menerima hasil dialog tersebut. “Kami akan menyesuaikan dengan arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” ucapnya.
Senada, perwakilan Aliansi Cipayung Plus menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal implementasi hasil kesepakatan agar betul-betul berpihak pada rakyat.
Di akhir pertemuan, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada para sopir pikap. “Kami berterima kasih kepada teman-teman pikap yang telah melayani masyarakat di desa dengan baik. Pikap adalah moda transportasi yang paling menyentuh masyarakat desa,” pungkasnya.***
