Suarantt.id, Jakarta-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi strategis dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, bersama jajaran di Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat pada Selasa (21/4/2026).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Cheka Virgowansyah, Direktur BUMD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Yudia Ramli, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Johni Asadoma menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibahas dalam pertemuan tersebut berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, ingin memastikan masyarakat merasakan langsung peningkatan layanan, baik dari sisi kecepatan, kemudahan akses, maupun kualitas.
“Inti dari seluruh pembahasan ini adalah dampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin masyarakat merasakan langsung perubahan layanan lebih cepat, akses lebih mudah, dan kualitas yang meningkat,” ujarnya.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah percepatan perubahan status Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Transformasi ini diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM, petani, dan usaha kecil sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, penguatan regulasi Pajak dan Retribusi Daerah juga menjadi fokus utama guna meningkatkan PAD. Peningkatan pendapatan tersebut, menurut Johni, akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Setiap peningkatan PAD harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata,” tegasnya.
Pemprov NTT juga mendorong optimalisasi layanan Samsat, termasuk penertiban kendaraan berplat luar daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan keadilan fiskal sekaligus meningkatkan kapasitas keuangan daerah tanpa membebani masyarakat yang telah taat pajak.
Dalam sektor kesehatan, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit menjadi salah satu prioritas. Dengan sistem yang lebih fleksibel, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, meningkatkan ketersediaan tenaga medis, serta memperbaiki kualitas fasilitas kesehatan.
“Dengan sistem yang lebih fleksibel, rumah sakit akan lebih responsif memberikan layanan kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, reformasi birokrasi juga terus didorong melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penataan jabatan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemprov NTT telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya percepatan penyelesaian regulasi strategis, penguatan layanan Samsat berbasis kolaborasi dengan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas rumah sakit melalui penguatan BLUD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan PAD.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memperkuat penataan aparatur melalui pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui pengusulan penambahan kuota di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Johni menegaskan, pihaknya akan bergerak cepat untuk memastikan seluruh kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami bergerak cepat menindaklanjuti seluruh hasil ini. Targetnya jelas: masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan dan kesejahteraan,” pungkasnya. ***
