Suarantt.id, Kupang-Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Stefanus Halla, menegaskan bahwa penguatan pengawasan internal pemerintah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus menunjukkan hasil positif. Hal ini ditandai dengan tren penyimpangan pelaksanaan proyek pekerjaan yang semakin menurun dari waktu ke waktu.
Stef menjelaskan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam mengawal seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan, ketentuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawalan tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan hingga akhir pekerjaan.
Selain itu, APIP juga berperan melakukan reviu terhadap paket-paket pekerjaan. Melalui mekanisme reviu tersebut, potensi penyimpangan diharapkan dapat diminimalkan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di akhir pelaksanaan pekerjaan.
“APIP selalu mengawal pelaksanaan pekerjaan agar sesuai tujuan. Kami juga melakukan reviw terhadap paket pekerjaan supaya potensi penyimpangan bisa diminimalisir sejak awal hingga akhir pekerjaan,” ujar Stef saat paparkan materi pada acara Rapat Kerja Jasa Konstruksi Provinsi NTT di Aula Fernandez, kantor Gubernur NTT pada Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menambahkan, pengawasan internal juga terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk tukar-menukar informasi sebagai langkah pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi pelanggaran.
Menurut Stef, hasil dari penguatan pengawasan tersebut mulai terlihat. Tren penyimpangan terkait volume pekerjaan menunjukkan penurunan, demikian pula dengan tren temuan terkait denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
“Ini menunjukkan adanya perbaikan. Hal-hal positif yang sudah berjalan perlu terus dilihat dan diperkuat agar dapat digunakan sebagai strategi dalam meminimalisir penyimpangan ke depan,” katanya.
Ia berharap, seluruh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta memperkuat sinergi dengan APIP, sehingga tata kelola pemerintahan di Provinsi NTT semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat. ***
