Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah merumuskan strategi jangka panjang untuk percepatan pembangunan infrastruktur PUPR di wilayah NTT dalam rentang waktu 2025 hingga 2045.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT dalam acara Coffee Morning dengan wartawan beberapa waktu lalu.
Benny mengatakan strategi ini merupakan bagian integral dari upaya pencapaian Visi NTT 2025–2045, sekaligus menjadi tindak lanjut dari hasil koreksi dan evaluasi kritis terhadap implementasi visi-misi periode 2019-2023. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan transformasi besar-besaran dalam infrastruktur guna mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting serta menjamin keberlanjutan pelayanan dasar di seluruh wilayah.
Isu Strategis dan Hasil Analisa
Dari hasil analisis APKL dan USG, ditemukan sejumlah isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani:
Kinerja jaringan irigasi yang belum optimal.
Minimnya ketersediaan air baku.
Kebutuhan besar akan peningkatan kondisi jalan agar mantap.
Rendahnya cakupan layanan air minum.
Terbatasnya sumber air minum layak.
Strategi dan Skema Penanganan: SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya
1. Sumber Daya Air (SDA)
Untuk menjawab tantangan ketersediaan air baku, Dinas PUPR merancang pembangunan dan pengembangan infrastruktur air seperti:
Pulau Flores: Pembangunan bendungan, embung, sumur bor, pengembangan jaringan irigasi, dan peningkatan mata air.
Flotim–Lembata: Fokus pada sumur bor dan embung.
Sumba & Rote Ndao: Kombinasi bendungan, embung, irigasi, dan sumur bor.
Pendanaan skema ini bersumber dari APBN melalui BWS Nusa Tenggara II, dengan target pembangunan 2 embung kecil per tahun di setiap kabupaten/kota (total Rp 66 Miliar/tahun).
Sumur bor direncanakan 5 unit per desa per tahun untuk 3.026 desa (total Rp 4,16 Triliun), dengan rincian pembiayaan 80% dari BWS NT II dan 20% dari Dinas PUPR Provinsi NTT.
2. Bina Marga (Jalan dan Jembatan)
Penanganan jalan menjadi prioritas dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:
Jalan rusak berat: 357,49 km (Rp 1,715 Triliun)
Jalan rusak ringan: 370,54 km (Rp 1,037 Triliun)
Pemeliharaan jalan mantap: 1901,84 km (Rp 285,2 Miliar)
Total kebutuhan hingga 2045 mencapai Rp 3,0387 Triliun atau sekitar Rp 152,4 Miliar per tahun, melalui skema pembiayaan APBD (DAU SG) dan APBN (DAK dan Inpres Jalan Daerah/IJD).
3. Cipta Karya (Permukiman dan Perumahan)
Layanan air minum, sanitasi, dan perumahan juga menjadi fokus:
Air minum layak: Pembiayaan melalui GIZ-Green Infrastructure Initiative senilai Rp 4,36 Triliun.
Sanitasi (WC & jamban sehat): Target 1.000 unit/tahun, Rp 20 Miliar/tahun.
Rumah layak huni: 650 unit/tahun, Rp 39 Miliar/tahun, dengan pendanaan dari DAK, DAU SG, dan kolaborasi dengan Balai Perumahan.
Langkah-Langkah Percepatan Sejak April 2024
Sejumlah langkah telah dilakukan sejak 4 April 2024, termasuk:
Koordinasi dengan BWS NT II untuk pembangunan sumur bor sebagai antisipasi kekeringan akibat El Nino.
Penyusunan proposal untuk pembangunan embung, bendungan, dan peningkatan jaringan irigasi.
Sinergi lintas sektor untuk mempercepat rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Kolaborasi dengan GIZ untuk pendanaan proyek air minum, limbah, dan persampahan.
Percepatan pembangunan rumah layak huni dan rusunawa pada kawasan khusus.
Benny menegaskan bahwa strategi 20 tahun ke depan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi proaktif dan kolaboratif. “Kami ingin membangun infrastruktur bukan hanya untuk menjawab tantangan hari ini, tetapi juga menyiapkan NTT menjadi provinsi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif di masa depan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTT optimis, dengan perencanaan strategis dan pembiayaan beragam sumber, pembangunan infrastruktur PUPR akan menjadi tulang punggung pembangunan wilayah menuju NTT yang maju dan sejahtera. ***
