Suarantt.id, Kupang-Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benyamin Nahak, menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada tidak tercapainya target kinerja secara maksimal.
“Dengan adanya efisiensi anggaran yang ada, pasti target kita tidak bisa tercapai, sehingga kami melakukan revisi terhadap target-target yang ada,” ujar Beny dalam acara Coffee Morning bersama wartawan
beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah memaksa pihaknya untuk menetapkan skala prioritas pembangunan. Fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung penguatan sentra pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Benyamin juga menyoroti kondisi geografis NTT yang rawan bencana, khususnya longsor, yang turut mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena itu, kolaborasi dengan pihak balai jalan menjadi penting dalam menyelesaikan beberapa proyek strategis, terutama pembangunan jembatan yang melintasi sungai besar dan tidak mungkin dibiayai hanya dengan dana APBD.
“Pembangunan ruas jalan dan jembatan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah seperti peternakan, pertanian, kehutanan, dan kelautan-perikanan. Kami sedang menyusun parameter-parameter untuk menaikkan status jalan menjadi jalan strategis nasional agar bisa ditangani pemerintah pusat,” ungkapnya.
Salah satu proyek prioritas yang disoroti adalah jalan jalur selatan yang menghubungkan wilayah provinsi dengan perbatasan Timor Leste di Motamasin. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kondisi jalan provinsi saat ini bervariasi dari rusak ringan, sedang hingga rusak berat.
“Kalau rusak berat, kita lakukan rekonstruksi atau peningkatan. Rusak ringan direhabilitasi, sementara untuk rusak sedang dan dalam kondisi baik dilakukan pemeliharaan rutin. Ini kami kerjakan di tiga pulau besar, yakni Timor, Flores, dan Sumba,” jelas Benyamin.
Menurut data Dinas PUPR, total panjang ruas jalan provinsi di Pulau Sumba mencapai lebih dari 400 km, di Pulau Timor juga lebih dari 400 km, dan di Pulau Flores sekitar 500 km. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 km mengalami kerusakan berat yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 300–400 miliar untuk perbaikan.
Tak hanya fokus pada pulau besar, Dinas PUPR juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur di pulau-pulau kecil seperti Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, dan Lembata. “Kami juga bersinergi dengan kabupaten yang secara aktif turut memperbaiki jalan provinsi melalui dana APBD II,” tambahnya. ***
