Suarantt.id, Kupang-Warga Kelurahan Naioni, Kota Kupang, menyampaikan berbagai aspirasi kepada Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PDI Perjuangan, Lili Adoe, saat kegiatan reses masa sidang tahun 2025 yang digelar di daerah pemilihan (dapil) Kota Kupang sejak 17 hingga 26 Oktober 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung di beberapa titik wilayah Naioni, warga menyoroti sejumlah persoalan utama yang dihadapi masyarakat setempat, mulai dari kesulitan air bersih, keterbatasan pasokan listrik, kondisi jalan lingkungan, hingga persoalan status tanah yang belum jelas.
Ketua RT 12, Yupiter Boisala, mengungkapkan bahwa warga sangat membutuhkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Menurutnya, sempat ada sumur bor yang digunakan selama dua minggu, namun penggunaannya dihentikan karena belum dilakukan serah terima resmi.
“Sumur bor itu sempat dipakai warga, tapi dihentikan karena belum diserahkan secara resmi. Dulu katanya mau diserahkan waktu Pak Linus Lusi jadi Plt Sekda, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Ibu Yesti, warga RT 4, mengeluhkan mahalnya biaya air tangki yang mencapai Rp85.000 per malam, sehingga warga berharap pemerintah dapat membantu menyediakan sumur bor permanen agar tidak terus bergantung pada air tangki.
Permasalahan lain juga disampaikan warga di RT 13 dan RT 21 yang meminta pembangunan gardu listrik baru. Selama ini, pasokan listrik masih disambung dari rumah ke rumah sehingga sering mengalami tegangan rendah dan menyebabkan kerusakan peralatan elektronik. Mereka juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan dan pemasangan lampu penerangan jalan demi keamanan warga pada malam hari.
Ketua RT 21, Amos Jabi, menambahkan bahwa warga juga menghadapi persoalan kerusakan saluran pembuangan Embung Fatun, yang kerap menyebabkan banjir saat musim hujan. Selain itu, ia juga menyoroti belum jelasnya status tanah pemukiman warga.
“Kami ini bayar pajak setiap tahun, tapi katanya wilayah ini masih termasuk kawasan hutan atau jalur hijau. Kami minta kejelasan soal status tanah agar warga punya kepastian hukum,” tegas Amos.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Lili Adoe menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan keluhan mereka. Ia menegaskan, seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas teknis di pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
“Semua masukan warga akan kami teruskan secara formal ke dinas terkait. Saya minta agar permintaan disampaikan juga secara tertulis supaya ada kekuatan administrasi. Kami akan kawal agar ada solusi,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Lili juga menerima aspirasi terkait beasiswa pendidikan dan pelayanan BPJS. Menurutnya, masalah pelayanan publik perlu terus dievaluasi agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan berkualitas.
“Kami akan terus perjuangkan agar pelayanan pendidikan dan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah Naioni,” kata Lili.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari agenda rutin DPRD NTT untuk menyerap aspirasi masyarakat di dapil masing-masing, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan warga. ***
