Suarantt.id, Kupang-Hasil survei dan diskusi akademik yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai gaya kepemimpinan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, cukup terbuka, responsif, dan komunikatif. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus segera ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Kupang.
Hal ini disampaikan Dosen FISIP Undana Kupang, Dr. Lorensius Siarani, saat memaparkan hasil diskusi dan survei tentang kepemimpinan serta kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kota Kupang di Cafe dan Resto Suba Suka Kupang pada Sabtu, 6 Desember 2025.
“Salah satu perhatian utama masyarakat adalah soal keadilan distribusi pembangunan antarwilayah, pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, serta infrastruktur dasar. Isu-isu ini sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja dan kepemimpinan pemerintah kota,” jelas Dr. Lorensius.
Ia menambahkan, responsivitas pemerintah terhadap pengaduan masyarakat, transparansi, serta komunikasi publik yang efektif juga menjadi indikator penting dalam membangun tingkat kepuasan dan kepercayaan warga Kota Kupang.
Selain persoalan dasar tersebut, penyediaan lapangan kerja juga menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dijawab dengan kebijakan konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, isu ketenagakerjaan menjadi perhatian serius masyarakat karena sangat menentukan bagaimana publik mempersepsikan kinerja dan arah pembangunan pemerintah kota ke depan.
“Warga mengharapkan adanya konsistensi arah pembangunan, bukan kebijakan yang stagnan. Pemerintah perlu keluar dari zona nyaman dan menghadirkan terobosan nyata, terutama dalam pelayanan publik berbasis digital dan integrasi antarinstansi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dr. Lorensius juga menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM, inovasi ekonomi, serta peningkatan keterlibatan pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Ia menilai, pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi rakyat.
Dari hasil diskusi dan survei yang dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi strategis, antara lain:
Perluasan jaringan air bersih dan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Perbaikan infrastruktur dasar serta layanan kesehatan di wilayah pinggiran.
Digitalisasi layanan publik dan integrasi standar operasional prosedur (SOP) antar dinas.
Penguatan komunikasi publik serta kehadiran langsung pimpinan dalam menangani persoalan warga.
Dukungan konkret bagi UMKM serta penciptaan lapangan kerja.
Meski menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tekanan pertumbuhan penduduk, forum ini mencatat bahwa kecenderungan persepsi publik terhadap pemerintahan Kota Kupang saat ini masih berada di zona positif dan kondusif untuk mendorong transformasi pembangunan.
Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog kritis antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam mengawal arah pembangunan Kota Kupang agar lebih berkeadilan, transparan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. ***
