Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka secara resmi Diskusi Publik Cipayung NTT dengan tema “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD: Prospek dan Tantangan bagi Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar di Aula DPD RI Provinsi NTT pada Sabtu (31/1/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Cipayung Kupang tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi NTT Nelson Matara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang Nuce Nus Loa, perwakilan Bawaslu Provinsi NTT, jajaran pengurus organisasi Cipayung, serta tiga narasumber yakni Yohanis Jimmy Nami, Dr. Rudi Rohi, dan Dr. Jhon Tuba Helan.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada Cipayung NTT atas inisiatif menghadirkan ruang dialog publik yang dinilainya strategis dalam memperkuat tradisi intelektual serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, khususnya di daerah.
“Saya mengapresiasi Cipayung NTT yang terus konsisten menghadirkan ruang-ruang diskusi publik. Mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di daerah,” ujar Gubernur Melki.
Gubernur menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas prosedur elektoral semata, melainkan harus berpijak pada nilai keadilan, kesetaraan, kejujuran, serta keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral saja, tetapi harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Melki juga menyoroti peran strategis Cipayung NTT dalam menjaga kemajemukan sosial di NTT, terutama dalam mencegah politik identitas, polarisasi sosial, serta potensi konflik horizontal menjelang dan pasca pemilu.
Menurutnya, diskusi yang menghadirkan berbagai perspektif terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, merupakan bagian penting dari proses pendewasaan demokrasi.
“Kehadiran para narasumber tentu akan menghasilkan diskusi yang komprehensif. Berbagai pandangan dan catatan yang berkembang diharapkan dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih luas serta menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan sistem demokrasi ke depan,” ujarnya.
Gubernur Melki juga menilai diskusi tersebut relevan jika dilihat dari perspektif Pancasila, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang makna kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Tanpa penguatan ekonomi rakyat, menurutnya, demokrasi tidak akan tumbuh secara sehat.
“Demokrasi politik tidak akan berjalan sehat tanpa demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan NTT Mart di seluruh wilayah NTT, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui diskusi publik ini, Gubernur Melki berharap tercipta pertukaran gagasan yang konstruktif serta lahir rekomendasi yang dapat memperkaya wacana dan praktik demokrasi yang berkeadilan serta berpihak pada kesejahteraan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. ***
