Suarantt.id, Betun-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah perbatasan harus mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing internasional.
Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja bertajuk tatap muka bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite, dan ketua OSIS SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Malaka di SMK Santa Genoveva, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah pada Minggu (29/3/2026).
Menurut Gubernur, keberadaan SMK di wilayah perbatasan memiliki nilai strategis, terutama dalam membuka peluang kerja sama lintas negara, termasuk dengan Timor Leste. Ia menilai, jika dikelola secara serius, sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi pintu masuk peningkatan kualitas tenaga kerja lokal ke level global.
“Kalau ini jadi SMK pertama berstandar internasional di NTT, apalagi berada di wilayah perbatasan, maka harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk peluang kerja sama dengan negara tetangga seperti Timor Leste,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor pendidikan kejuruan seperti keperawatan memiliki peluang besar di pasar kerja internasional. Oleh karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen memberikan dukungan, termasuk mendorong fleksibilitas penggunaan anggaran pendidikan seperti dana BOS guna memperkuat kesiapan sekolah.
Gubernur juga mengingatkan bahwa membangun kualitas pendidikan tidak bisa instan, namun harus dilakukan secara konsisten dan terarah.
“Kita mulai dari sini. Tidak semua langsung bagus, tapi kalau kita konsisten, saya yakin SMK ini akan berkembang menjadi model yang berhasil,” ujarnya.
Dalam arahannya, Melki turut menyoroti persoalan mendasar pendidikan di NTT, terutama kualitas akademik yang dinilai masih rendah. Ia membandingkan besarnya kontribusi masyarakat NTT di luar daerah dengan capaian akademik di dalam daerah yang masih tertinggal.
“Sekitar 80 persen yang melayani di luar itu orang NTT, tapi kemampuan akademik kita masih di bawah. Ini harus diperbaiki secara serius,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta adanya ketegasan dalam sistem pendidikan, termasuk evaluasi terhadap kebijakan kenaikan kelas.
“Kalau tidak memenuhi standar, jangan dipaksakan naik kelas. Kita butuh kualitas, bukan sekadar angka kelulusan,” katanya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pendidikan yang disiplin dan berkarakter sebagai fondasi membentuk generasi yang tangguh. Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar.
“HP ini bisa jadi pintu masuk pornografi, seks bebas, bahkan paham radikal. Harus dikontrol dengan baik,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi sekolah, Melki mendorong implementasi program One School One Product (OSOP) di seluruh SMA/SMK. Ia menyebutkan, saat ini baru sekitar 14 dari 35 sekolah di Kabupaten Malaka yang memiliki produk unggulan.
“Semua sekolah harus punya produk. Dari situ kita tentukan mana yang paling strategis untuk dikembangkan sebagai pusat,” katanya.
Dia juga mengusulkan pembentukan “NTT Mart by sekolah” sebagai wadah pemasaran produk siswa, sehingga mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Kita harus biasakan pakai produk sendiri. Kalau beli produk luar, uang keluar. Tapi kalau produk lokal dipakai, uang berputar di daerah dan membantu ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain aspek kewirausahaan, Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri maupun masuk dunia kerja berbasis keterampilan. Ia menyoroti fenomena pekerja migran asal NTT yang banyak berangkat tanpa prosedur resmi.
“Saya temui langsung, lebih dari 90 persen datang tanpa prosedur. Ini berbahaya. Karena itu, pendidikan kita harus siapkan mereka dengan baik, termasuk kemampuan bahasa seperti Inggris, Mandarin, dan Melayu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, menyampaikan bahwa kunjungan Gubernur menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi pendidikan di daerah perbatasan.
“Malaka punya tantangan keterbatasan, tapi juga potensi besar, termasuk generasi muda yang luar biasa. Kami berharap dukungan konkret dari provinsi, terutama fasilitas pendidikan,” katanya.
Ia juga menyoroti SMK Santa Genoveva sebagai salah satu sekolah yang telah melakukan terobosan melalui kerja sama dengan Timor Leste, termasuk menghadirkan siswa dari negara tersebut untuk belajar di Malaka.
“Ini langkah luar biasa. Tinggal didukung fasilitas agar benar-benar bisa menjadi sekolah internasional,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan provinsi saat ini berfokus pada tiga pilar utama, yakni karakter, kemampuan akademik, dan kewirausahaan.
“Karakter adalah fondasi, akademik adalah alat untuk melanjutkan pendidikan, dan kewirausahaan menjadi bekal hidup,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekitar 30 persen lulusan SMA/SMK tidak melanjutkan pendidikan, sehingga keterampilan menjadi sangat penting agar mereka dapat mandiri.
Berdasarkan data, Kabupaten Malaka memiliki 35 SMA (15 negeri dan 20 swasta), 7 SMK, serta 1 SLB dengan total 850 guru dan 8.745 siswa.
Kunjungan ini menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang berfokus pada pembenahan mendasar pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas, penegakan disiplin, penguatan keterampilan, hingga konektivitas dengan dunia kerja dan pasar global, khususnya di wilayah perbatasan. ***
