Suarantt.id, Jakarta-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/25). Dalam forum tersebut, Gubernur Melki menyoroti kinerja lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Salah satu perhatian utama Gubernur adalah kinerja Bank NTT yang saat ini memiliki aset sebesar Rp 16 triliun, namun belum mampu memberikan dividen secara maksimal. Ia menyebut adanya praktik politis dalam pengelolaan yang berdampak pada rendahnya profitabilitas.
“Dividen yang bisa dikasi, saya lihat kecil, karena memang tadi seperti teman-teman Bupati sampaikan, mengakomodasi tim sukses dalam berbagai hal termasuk urusan BUMD seperti Bank NTT,” ujar Melki.
Untuk itu, Gubernur Melki bersama para bupati dan Wali Kota Kupang telah menyepakati untuk menyerahkan pengelolaan Bank NTT kepada kalangan profesional di bidang perbankan dan ekonomi.
“Lebih baik kita kasi kepada perbankan dan ekonom saja yang urus Bank NTT, nanti kami ambil di dividen,” tegasnya.
Gubernur Melki juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT guna memastikan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan profesional. Ia optimis, dengan pendekatan ini, Bank NTT akan mampu berkembang seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain di Indonesia.
Dalam RDP tersebut, Gubernur menekankan pentingnya perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di NTT agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Selain membahas BUMD, Gubernur juga menyinggung kinerja tiga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola Pemprov NTT, yaitu RS W. Z. Johannes, RSJ Naimata, dan BLUD SPAM Air Minum. Ia menekankan bahwa peningkatan tata kelola merupakan kunci agar BUMD dan BLUD dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. ***
