Suarantt.id, Maumere-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Patrianus Lali Wolo, melakukan kunjungan pengawasan ke ruas jalan provinsi Koro Magepanda hingga Kota Uneng, Maumere, pada Rabu (22/01/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi jalan tersebut pasca longsor yang diakibatkan oleh abrasi pantai dan hujan deras yang terus menerus mengguyur wilayah tersebut.
Dalam tinjauannya, Patrianus Lali Wolo menyatakan keprihatinannya atas kerusakan yang terjadi, mengingat ruas jalan ini merupakan jalur penting yang menghubungkan Maumere dan Ende di jalur Trans Utara Flores. “Kami melihat langsung bagaimana kerusakan yang terjadi akibat longsor ini telah mengganggu aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang rusak harus segera ditangani agar tidak semakin memperparah kondisi ekonomi dan mobilitas warga,” ujar Patrianus.
Selain memeriksa kerusakan jalan, Patrianus juga berdialog dengan warga sekitar yang terdampak. Beberapa warga menyampaikan keluhan terkait lambannya penanganan abrasi yang telah mengancam jalan tersebut sejak beberapa waktu lalu. Mereka juga meminta pemerintah provinsi untuk mengambil langkah konkret agar permasalahan ini tidak terulang.
Patrianus menegaskan, Komisi IV DPRD NTT akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan perbaikan darurat, terutama pada bagian jalan yang paling kritis. “Kami akan mengawal alokasi anggaran dan mendesak dinas terkait agar segera melakukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat. Selain itu, perlu ada upaya jangka panjang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, seperti pembangunan tanggul penahan abrasi,” tambahnya.
Menurut laporan, longsor tersebut terjadi akibat kombinasi abrasi pantai yang semakin parah dan intensitas hujan tinggi selama beberapa pekan terakhir. Kerusakan ini telah menyebabkan sebagian jalan terputus, sehingga memaksa pengendara untuk mengambil jalur alternatif yang lebih jauh.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan perbaikan jalan dan penanganan dampak bencana di wilayah tersebut. Masyarakat pun berharap agar perhatian yang diberikan pemerintah tidak berhenti pada tahap tinjauan, tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT dikabarkan akan segera meninjau lokasi untuk melakukan pendataan lebih lanjut dan menyusun rencana penanganan. ***
