Suarantt.id, Kupang-Kinerja fiskal Pemerintah Kota Kupang kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu daerah dengan performa terbaik di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra).
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Ruang Kerja Wali Kota Kupang pada Senin (20/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Adi Setiawan mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kota Kupang dalam tiga bulan terakhir menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Bali Nusra.
“Kota Kupang ini termasuk yang performanya baik. Realisasi belanjanya terjaga dan penyaluran TKD-nya relatif tinggi. Ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga ritme belanja serta efektivitas penyaluran anggaran secara konsisten. Bahkan, Kota Kupang dinilai layak menjadi rujukan dalam pengelolaan fiskal daerah di tingkat regional.
Meski demikian, Adi juga memberikan sejumlah catatan strategis. Ia menyoroti perlunya percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, khususnya di sektor kesehatan, serta optimalisasi realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih berada di bawah target.
Selain itu, potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah diminta mempercepat pelaporan dan melengkapi persyaratan administrasi guna menghindari hambatan dalam penyaluran anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjaga kinerja positif tersebut sekaligus menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan.
“Kita tidak boleh lengah. Capaian ini harus kita jaga, bahkan kita dorong lebih baik lagi. Setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan, dan setiap kewajiban administrasi harus dipenuhi tepat waktu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, isu keselarasan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Wali Kota menjelaskan bahwa perbedaan angka yang sempat muncul di ruang publik disebabkan oleh perbedaan klasifikasi data antara PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dan PAD secara keseluruhan.
“Data itu harus kita jaga bersama. Sekali ada selisih atau salah tafsir, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita sepakat menggunakan data yang sudah tervalidasi,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kanwil DJPb NTT, di antaranya Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Dirgohayu Widodo dan Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Retno Heryundari. Sementara itu, Wali Kota Kupang didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, serta Kepala Badan Keuangan Kota Kupang, Jackson Jimmy A. Tunliu.
Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan Kanwil DJPb NTT dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Dengan capaian yang ada, Kota Kupang pun didorong untuk terus menjadi “lighthouse” atau contoh praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah di kawasan Bali Nusra. ***
