Suarantt.id, Kupang-Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ana Waha Kolin, menegaskan komitmen DPRD NTT khususnya Komisi IV dalam mendukung pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur di NTT, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Ana Waha Kolin usai mengikuti Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam Mendukung Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada Selasa (13/1/2026).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT itu, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Ia menegaskan bahwa membangun infrastruktur sama artinya dengan membangun peradaban, karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pada prinsipnya DPRD NTT, khususnya Komisi IV, mendukung penuh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di NTT. Infrastruktur adalah fondasi utama pembangunan daerah,” ujar Ana.
Dia mengungkapkan, pada tahun 2026 terdapat dukungan anggaran dari APBN sebesar lebih dari Rp100 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Namun demikian, anggaran tersebut masih harus dibreakdown sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah.
Ana juga mengakui bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT tahun 2026 relatif kecil. Selain itu, pemerintah daerah masih dibebani kewajiban pembayaran utang yang tidak dapat dihindari, sehingga mempengaruhi ruang fiskal daerah.
“Kondisi anggaran kita tahun 2026 memang terbatas, apalagi masih ada kewajiban utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Namun hal ini tidak boleh menghambat komitmen kita untuk terus membangun,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ana berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya pelaku jasa konstruksi, dapat bersinergi dengan pemerintah dan DPRD agar pembangunan infrastruktur di NTT tetap berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar berkelanjutan dan mampu mendukung pembangunan jangka panjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. ***
