Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Syaiful Sengaji, menilai program perumahan yang saat ini berjalan di daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mendorong agar dukungan anggaran untuk sektor tersebut dapat diperluas melalui sinergi lintas pemerintahan.
Menurut Syaiful, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dapat berjalan optimal.
“Program perumahan terakhir ini kita lihat cukup bagus. Tapi tentu harus didukung dengan skema anggaran yang lebih kuat, karena kebutuhan masyarakat masih sangat besar,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional Provinsi NTT ini kepada wartawan pada Senin, 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, selain sektor perumahan, sejumlah kebutuhan dasar lain seperti pembangunan jalan dan penyediaan air bersih juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terjawab di NTT. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terintegrasi agar pembangunan dapat dirasakan merata.
Syaiful juga menyoroti pentingnya peran anggota DPR RI asal NTT yang berada di Senayan. Menurutnya, posisi strategis yang dimiliki para wakil daerah di tingkat pusat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan program dan anggaran bagi NTT.
“Kita punya banyak utusan di DPR RI dengan posisi yang cukup baik. Harapannya, ini bisa membantu mendorong program-program pembangunan ke daerah, apalagi kondisi keuangan kita di daerah juga terbatas,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya sejumlah opsi terkait skema pembiayaan pembangunan, termasuk kemungkinan penerapan pola sharing anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pembangunan tanpa sepenuhnya membebani satu level pemerintahan.
“Kalau memungkinkan, pembiayaan bisa dilakukan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan desa juga bisa dilibatkan, sehingga beban anggaran bisa dibagi dan program tetap berjalan,” tambahnya.
Dia berharap, dengan adanya kerja sama yang solid antar level pemerintahan serta dukungan dari pusat, berbagai kebutuhan dasar masyarakat di NTT, termasuk perumahan layak huni, dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan. ***
