Suarantt.id, Kupang-Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kasimirus Kolo, mendorong Dinas Sosial Provinsi NTT untuk membenahi pengelolaan aset, panti sosial, serta program-program pemberdayaan masyarakat guna mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Kasimirus dalam pembahasan program dan anggaran Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, target PAD Rp2,8 triliun merupakan angka yang besar dan membutuhkan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Sosial yang memiliki sejumlah aset dan unit usaha potensial.
“Kita dorong semua dinas untuk mencapai target PAD. Angka Rp2,8 triliun ini bukan angka kecil. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut belum pernah tercapai. Karena itu, semua sumber pendapatan harus dimaksimalkan,” tegas Kasimirus kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RPD) dengan Dinas Sosial NTT pada Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menyoroti sejumlah aset milik Dinas Sosial seperti rumah sewa, asrama, kebun dinas, ruko, dan kantin yang dinilai belum dikelola secara optimal. Menurutnya, aset-aset tersebut tidak akan menjadi sumber PAD yang potensial jika tidak dibenahi terlebih dahulu.
“Kalau asramanya bocor, desainnya tidak menarik, dan tidak terurus, siapa yang mau datang dan menyewa? Pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih dulu untuk memperbaiki dan menata aset-aset ini agar punya daya tarik,” ujarnya.
Selain soal PAD, Kasimirus juga menekankan bahwa Dinas Sosial memiliki tanggung jawab besar dalam menurunkan angka kemiskinan di NTT. Ia meminta agar program-program tahun 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin, penganggur, dan kelompok rentan, khususnya pemuda yang tidak memiliki sumber penghasilan.
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah belum tertatanya data kemiskinan secara baik. Ia menilai banyak program sosial yang dirancang tanpa basis data yang akurat, sehingga tidak tepat sasaran.
“Data kemiskinan harus ditata kembali dengan baik. Program harus didesain berbasis data, bukan sekadar perencanaan tanpa sasaran yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti pola bantuan sosial yang selama ini cenderung bersifat konsumtif. Bantuan tersebut, lanjutnya, sering habis dikonsumsi tanpa meninggalkan dampak jangka panjang bagi penerima.
“Kalau bantuan hanya habis untuk konsumsi, jangan harap angka kemiskinan turun. Bantuan harus bersifat produktif, memberdayakan, sampai suatu saat masyarakat bisa mandiri dan pemerintah tidak perlu terus mengintervensi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kasimirus turut menyinggung perhatian pemerintah terhadap panti sosial. Ia meminta agar perhatian Dinas Sosial tidak hanya terfokus pada tujuh panti milik pemerintah, tetapi juga menjangkau panti-panti sosial yang dikelola swasta dan masyarakat.
“Panti-panti di luar milik pemerintah itu sangat membantu negara menangani anak terlantar, fakir miskin, dan lansia. Mereka juga harus mendapat perhatian melalui dukungan anggaran,” pungkasnya.
Ia berharap, dengan pembenahan aset, penguatan program berbasis data, serta sinergi dengan panti-panti sosial, Dinas Sosial Provinsi NTT dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan PAD sekaligus penurunan angka kemiskinan di daerah. ***
