Suarantt.id, Kupang-Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk segera menyiapkan dan mengajukan usulan program infrastruktur sumber daya air, khususnya irigasi, embung, dan sumur bor kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II.
Anggota Komisi IV DPRD NTT, Simson Polin, mengatakan hal tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV bersama sejumlah balai dan satuan kerja (satker) Kementerian PUPR, termasuk BBWS Nusa Tenggara II.
Dalam RDP tersebut, BBWS NT II menyampaikan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Jika pada tahun 2025 anggaran BBWS NT II mencapai sekitar Rp1 triliun, maka pada tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp500 miliar.
“Dengan kondisi anggaran yang berkurang ini, harapannya pekerjaan-pekerjaan pokok seperti pembangunan embung, irigasi, serta perbaikan dan pemeliharaan sumur bor tetap bisa dilaksanakan. Tentu semuanya sangat bergantung pada usulan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota,” kata Simson kepada wartawan pada Kamis, 5 Pebruari 2026.
Menurutnya, BBWS NT II tidak dapat mengetahui secara detail kebutuhan di daerah tanpa adanya usulan resmi dari pemerintah daerah. Karena itu, peran aktif pemda menjadi kunci agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Simson juga menjelaskan bahwa Komisi IV DPRD NTT akan melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan ke daerah pada 10 Februari 2026 mendatang. Dalam kunjungan tersebut, para anggota dewan akan menyampaikan informasi ini kepada pemerintah daerah di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Kami akan mendorong pemda untuk mempersiapkan usulan-usulan yang benar-benar prioritas, baik itu irigasi, embung, sumur bor, maupun perbaikan infrastruktur pendukung seperti pintu air dan mesin-mesin P2T yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Ia berharap dengan usulan yang matang dan tepat sasaran, anggaran yang tersedia meskipun terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan air dan pertanian di NTT. ***
