Suarantt.id, Kupang-Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Kasimirus Kolo, menegaskan pentingnya langkah tegas Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi persoalan dokter yang mendapatkan rekomendasi pendidikan namun memilih tidak kembali bertugas di daerah. Ia menyebut kondisi ini sudah berulang kali terjadi dan merugikan daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan.
Menurut Kasimirus, selama ini pemerintah cenderung hanya melakukan pendekatan lunak (soft approach) tanpa diikuti regulasi yang mengikat. Padahal, rekomendasi pendidikan yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dukungan resmi yang seharusnya dibalas dengan komitmen untuk kembali mengabdi di NTT.
“Pemerintah NTT harus melakukan pendekatan yang baik-baik dengan para dokter yang melanjutkan pendidikan, tapi juga harus ada aturan yang jelas. Jika sejak awal tidak ada regulasi yang mengikat, mereka bisa seenaknya pergi dan tidak kembali. Ini yang sering terjadi,” ujarnya kepada wartawan pada Senin 17 November 2025.
Ia menilai perlu ada ikatan dinas atau kontrak tertulis yang mewajibkan dokter untuk kembali setelah menyelesaikan studi. Tanpa aturan tersebut, lanjutnya, banyak tenaga medis merasa tidak memiliki kewajiban moral maupun administratif untuk pulang ke daerah.
“Harus ada kontrak yang jelas. Mereka ikut pendidikan dengan rekomendasi pemerintah provinsi, jadi jika suatu waktu mereka tidak kembali, harus ada sanksinya. Selama ini aturan seperti itu belum ada,” tegasnya.
Kasimirus menambahkan, pemerintah juga perlu menggali alasan mengapa sejumlah dokter enggan kembali ke NTT. Menurutnya, faktor gaji, fasilitas kerja, maupun kondisi lingkungan bisa menjadi penyebab yang harus diidentifikasi melalui komunikasi yang intens.
“Jangan dibiarkan begitu saja. Tanyakan alasan mereka. Apakah gaji terlalu kecil, fasilitas tidak mendukung, atau ada persoalan komunikasi? Pemerintah harus bangun dialog. Kita sangat butuh dokter untuk mendukung pembangunan kesehatan di NTT,” katanya.
Ia juga menyoroti aspek etika profesi. Para dokter yang memperoleh rekomendasi pendidikan seharusnya memiliki jiwa pengabdian, bukan semata mengejar keuntungan pribadi.
“Mereka harus punya orientasi pengabdian sosial, bukan hanya kejar profit. Kita ini kekurangan dokter, tapi yang terjadi justru setelah diberi kesempatan pendidikan, mereka pergi tanpa tanggung jawab. Ini sangat disayangkan,” ujar Kasimirus.
Legislator asal Komisi V itu mendorong Pemprov NTT segera menyusun perangkat regulasi baru yang tegas, mulai dari sistem rekomendasi pendidikan, kontrak ikatan dinas, hingga sanksi bagi yang melanggar.
“Ke depan pemerintah perlu siapkan regulasi yang mengikat. Bahkan sebelum mereka berangkat sekolah, kontraknya sudah harus jelas. Kita ingin semua tenaga yang didukung daerah bisa kembali dan mengabdi untuk masyarakat NTT,” tutupnya.***
