Suarantt.id, Kupang-Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 memantik kekhawatiran seluruh fraksi di DPRD Kota Kupang. Hampir semua fraksi Gerindra, NasDem, PDIP, Golkar, PKB, PAN hingga Demokrat menyoroti anjloknya pendapatan daerah, besarnya pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD), hingga tingginya alokasi belanja operasional yang menggerus ruang fiskal untuk program pembangunan.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2026, Pemkot Kupang mematok proyeksi pendapatan sebesar Rp1.468.802.805.353 (Rp 1,4 triliun). Angka ini turun 12,44 persen atau berkurang Rp182.746.664.280 dibandingkan proyeksi pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp1,651 triliun.
Penurunan pendapatan tersebut turut dipengaruhi pemotongan alokasi TKD oleh pemerintah pusat sebesar Rp204 miliar, yang sebelumnya telah disorot keras oleh setiap fraksi DPRD dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Pemerintah Kota Kupang.
Belanja Operasional Mencapai 62 Persen Pendapatan Daerah
Dari total pendapatan Rp1,4 triliun, sebesar Rp1.205.437.835.009 (Rp1,2 triliun) dialokasikan untuk Belanja Operasional, yang terdiri dari:
- Belanja Pegawai: Rp 840.971.777.914
- Belanja Barang dan Jasa: Rp 353.798.565.836
Angka belanja pegawai mencapai 62 persen dari seluruh proyeksi pendapatan daerah. Alokasi ini bahkan naik Rp19,5 miliar dibanding tahun 2025 yang berada pada angka Rp821,44 miliar.
Dengan demikian, anggaran yang tersisa untuk menjalankan program-program pembangunan Pemkot Kupang hanya sekitar Rp263.364.952.344 atau sekitar 18 persen dari total pendapatan.
Kondisi ini membuat DPRD meragukan eksekusi program prioritas Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Francis sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
Fraksi PAN: Program Prioritas Terancam Tidak Optimal
Fraksi PAN melalui anggotanya Dedy Pattiwua menyampaikan keraguan bahwa program Pemkot tahun 2026 dapat berjalan maksimal, mengingat:
- Pendapatan daerah turun 12,44 persen
- Transfer pusat turun 19,05 persen
- Belanja operasional menghabiskan sebagian besar pendapatan daerah
Fraksi PAN menilai 10 prioritas pembangunan Pemkot Kupang berpotensi tidak tercapai, mulai dari tata kelola persampahan, program edukasi, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Beberapa catatan kritis lainnya:
1. Kupang Berseri (Persampahan dan TPA)
- Pemkot menargetkan revitalisasi armada dan modernisasi TPA Alak, namun pendapatan justru menurun.
2. Kupang Sejahtera
- Bantuan sosial direncanakan tetap disalurkan, namun angka stunting justru diproyeksikan naik ke 26,6 persen pada 2025.
3. Kupang Mandiri dan UMKM
- UMKM membutuhkan dukungan besar, tetapi kondisi ekonomi global yang masih rentan menekan sektor perdagangan dan industri kreatif.
4. Kupang Sehat
- Pemkot merencanakan layanan kesehatan gratis berbasis NIK, tetapi tren stunting dan gizi buruk justru meningkat.
5. Kupang Kota Pendidikan
- IPM meningkat, namun ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) diproyeksikan naik.
6. Kupang Modern & Transparan
- PAD 2026 justru turun, terutama pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang anjlok 31,07 persen.
7. Kupang Juara (Olahraga)
- Pembangunan fasilitas olahraga membutuhkan anggaran besar, tetapi ruang fiskal sangat terbatas.
Pemkot Kupang Beri Penjelasan
Menanggapi berbagai pertanyaan dan keberatan fraksi, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Francis memberikan penjelasan dalam Sidang Paripurna, Jumat (21/11/2025).
1. Kupang Berseri-Persampahan Tetap Diprioritaskan
Serena menyebut, meski fiskal tertekan, layanan persampahan tidak bisa ditunda. Pemkot menyiapkan tiga solusi:
- Refocusing anggaran pada pos belanja yang kurang mendesak
- Optimalisasi PAD, terutama sektor-sektor yang masih bisa ditingkatkan
- Skema cost sharing antar perangkat daerah untuk kawasan tertentu
Untuk modernisasi TPA Alak, Pemkot juga menyiapkan skema pendanaan inovatif berbasis blended financing, melibatkan:
- Pemerintah pusat
- Pemerintah daerah
- Pihak swasta
- Mitra pembangunan internasional
2. Pembangunan 2026 Disesuaikan Prioritas
Kebijakan anggaran 2026 disusun realistis dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas pembangunan, termasuk:
- Stunting dan gizi buruk
- Infrastruktur dasar
- Layanan kesehatan
- Program UMKM
- Pendidikan dan ketenagakerjaan
- Tata kelola modern dan digitalisasi layanan
Pemkot menegaskan komitmen memastikan program tetap berjalan tanpa mengorbankan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.
Rincian KUA-PPAS APBD Kota Kupang Tahun 2026
PENDAPATAN DAERAH: Rp 1.468.802.805.353
BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi: Rp1.205.437.835.009
- Belanja Pegawai: Rp 840.971.777.914
- Barang & Jasa: Rp 353.798.565.836
2. Belanja Modal: Rp130.618.215.158
- Peningkatan SDM: Rp 1.819.676.200
- Stunting & Gizi Buruk: Rp 98.404.594.549
- Infrastruktur: Rp 246.531.361.007
3. Belanja Tak Terduga: Rp5.000.000.000
Total Belanja: Rp 1.301.056.000.101
DPRD Kota Kupang menilai rancangan KUA-PPAS 2026 menghadirkan tantangan besar bagi Pemkot Kupang. Penurunan pendapatan, tingginya belanja operasional, serta kebutuhan pembiayaan program prioritas membuat seluruh fraksi meragukan kemampuan Pemkot menjalankan pembangunan secara optimal.
Meski demikian, Pemkot menegaskan tetap akan menjalankan prioritas pembangunan secara realistis melalui refocusing, optimalisasi PAD, dan berbagai skema pendanaan alternatif. Bagaimana implementasinya nanti, DPRD akan terus mengawal dalam pembahasan tahap berikutnya. ***
