Suarantt.id, Kupang-Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin kehadiran anggota dan pimpinan DPRD pada tahun 2026.
Penegasan ini disampaikan Ketua BK DPRD NTT, Nelson Obet Matara, sebagai bentuk tanggung jawab lembaga legislatif kepada masyarakat.
Nelson mengatakan, kehadiran anggota dan pimpinan DPRD dalam setiap agenda kedewanan merupakan hal yang sangat penting, karena DPRD dipercaya untuk menyerap, memperjuangkan, dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat NTT.
“Kehadiran anggota DPRD bukan hanya soal absensi, tetapi kehadiran secara fisik. Jadwal kegiatan sudah jelas dan harus dipatuhi,” tegas Nelson kepada wartawan di gedung DPRD NTT pada Selasa, 6 Januari 2026.
Ia menegaskan, BK DPRD NTT tidak akan ragu memberikan sanksi kepada anggota maupun pimpinan DPRD yang tidak disiplin mengikuti sidang dan kegiatan resmi.
Sanksi tersebut akan diberikan secara bertahap mulai dari Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 bagi anggota yang dinilai malas menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas.
Menurut Nelson, langkah tegas ini diambil karena kehadiran anggota DPRD merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kepercayaan melalui pemilihan umum.
“Kami ini diberi mandat oleh rakyat. Jadi kehadiran dalam sidang adalah bagian dari tanggung jawab kami dalam menjalankan amanat itu,” ujar Politisi PDIP NTT ini.
BK DPRD NTT berharap penegakan disiplin ini dapat meningkatkan kinerja lembaga legislatif serta memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara optimal di tahun 2026. ***
