Suarantt.id, Kupang-Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) Wilayah NTT untuk membahas dampak cuaca ekstrem yang menghambat distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di sejumlah daerah.
Sales Branch Manager Wilayah I Pertamina NTT, Dani Sanjaya, memastikan bahwa stok BBM di Kabupaten Rote Ndao masih aman meski distribusi sempat terhambat.
“Meskipun tidak ada pelayaran untuk pendistribusian BBM ke Kabupaten Rote dan Sabu Raijua, kami memastikan stok BBM masih tersedia untuk enam hari ke depan,” ujar Dani Sanjaya kepada wartawan usai pertemuan tersebut pada Selasa (11/2/25).
Dani berharap kondisi cuaca segera membaik agar pendistribusian BBM kembali lancar.
Infrastruktur Jadi Tantangan Distribusi Energi
Dalam kesempatan yang sama, Senior Manager PT PLN Wilayah NTT, Taufik Nuscaya, menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur yang kurang memadai turut menghambat distribusi energi.
“Kami meminta dukungan pemerintah dalam proses perbaikan jalan. Jika terjadi longsor, segera dibersihkan agar mobil tangki dapat melintas untuk mengisi tangki-tangki di SPBU. Saat ini, distribusi BBM berjalan lancar kecuali di Sulamu, karena jembatan rusak dan sungai sedang meluap,” jelas Taufik.
PLN juga merespons keluhan masyarakat di Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, terkait perbaikan jalan sepanjang dua kilometer dan pemasangan lampu jalan.
“Kami telah menyanggupi permintaan masyarakat, dan pekerjaan ini akan selesai pada akhir Juli mendatang,” ungkap Asirun, Manager Unit Pelaksana Pembangunan Nusra III.
Selain itu, PLN bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meneliti dampak operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan, khususnya kualitas air di perairan sekitar. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa parameter kualitas air masih dalam standar yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Komisi IV Minta Pemerintah Tangani Kuota Minyak Tanah
Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patrinus Lali Wolo, menegaskan bahwa PLN telah menyanggupi permintaan masyarakat terkait perbaikan jalan, penerangan jalan, serta perekrutan tenaga kerja lokal di sekitar PLTU.
“Tinggal menunggu waktu realisasi, tetapi PLN sudah menyanggupi permintaan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pengurangan kuota minyak tanah yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat di NTT, yang masih terbatas dalam konsumsi elpiji dibandingkan daerah lain.
Komisi IV DPRD NTT meminta pemerintah segera mengusulkan penambahan kuota minyak tanah ke BPH Migas agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memastikan kelancaran distribusi energi di tengah tantangan cuaca ekstrem dan keterbatasan infrastruktur. ***
