Suarantt.id, KupangGubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Wakil Gubernur Johni Asadoma menerima kunjungan kerja Pimpinan Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako dan La Ode Umar Bonte, beserta rombongan senator dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT ini turut dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemprov NTT, Kepala ATR/BPN Provinsi NTT, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Diskusi dalam pertemuan ini berfokus pada strategi pengembangan sektor perkebunan di NTT, peningkatan investasi, serta kesejahteraan petani.
Perkebunan: Sektor Strategis bagi Ekonomi NTT
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa UU No. 39/2014 bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan, daya saing, serta kesejahteraan petani. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah peningkatan investasi swasta di sektor perkebunan, terutama pada hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan daerah.
“Pemerintah Provinsi NTT sangat mengapresiasi dan mendukung upaya berbagai pihak dalam memfasilitasi perizinan usaha, perlindungan keamanan, dan kepastian usaha. Kemitraan petani dengan pihak swasta juga perlu diperkuat agar petani mendapatkan manfaat maksimal dari sektor ini,” ujar Melki.
Gubernur Melki juga menyoroti kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian NTT, di mana pada tahun 2023, sub-sektor perkebunan menyumbang 9,59 persen dari PDRB NTT. Dengan luas lahan mencapai 604.347,3 hektare dan melibatkan hampir 975.100 kepala keluarga, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan.
“Komoditas seperti kopi, kakao, jambu mete, kelapa, dan cengkeh telah menjadi penopang ekonomi petani di NTT. Oleh karena itu, kami terus mendorong diversifikasi produk dan pengolahan hasil perkebunan agar petani dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan perkebunan berjalan optimal.
“Perlu ada kolaborasi erat antara berbagai institusi agar pembangunan perkebunan bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTT,” tambahnya.
DPD RI Dorong Hilirisasi dan Perubahan Persepsi Perkebunan
Ketua Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, menekankan bahwa sektor perkebunan di NTT harus mendapat perhatian lebih, mengingat sebagian besar usaha di sektor ini dikelola oleh rakyat, bukan korporasi besar.
“Selama ini, banyak orang mengidentikkan perkebunan dengan kelapa sawit dan perusahaan besar. Padahal, di NTT, perkebunan adalah usaha rakyat yang harus diperhatikan. Kelapa, mete, kemiri, dan vanili adalah komoditas unggulan yang bisa memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik,” ujar Angelius.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi, agar NTT tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk jadi dengan nilai jual lebih tinggi.
“Hilirisasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita ingin produk perkebunan di NTT bisa diproses lebih lanjut, sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar dan daya saing daerah meningkat,” tegasnya.
Dalam pertemuan ini, Angelius bersama senator lainnya berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran lebih dari Rp 94 miliar yang telah diusulkan oleh Pemprov NTT kepada pemerintah pusat guna mendukung program swasembada pangan dan pengembangan sektor pertanian serta perkebunan.
Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, DPD RI menegaskan bahwa mendukung petani dan sektor perkebunan di daerah tetap menjadi prioritas. ***
