Suarantt.id, Kupang-Ketua Fraksi Gabungan Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Refafi Gah, mengkritisi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.
Ia menilai program ini perlu dievaluasi secara mendalam agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi siswa yang paling membutuhkan.
Menurut Refafi, kebijakan tersebut harus didukung dengan data yang akurat agar anggaran yang dialokasikan tidak salah sasaran. Ia mempertanyakan apakah pemberian makanan bergizi gratis perlu diberikan kepada seluruh siswa di wilayah perkotaan, mengingat banyak orang tua mereka berasal dari kalangan elit dan kelas menengah.
“Alangkah lebih tepat sasaran jika pemerintah mengalokasikan dana kepada siswa di daerah luar kota yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan mengalami kekurangan gizi,” ujar Refafi Gah kepada wartawan di Gedung DPRD NTT pada Selasa, 4 Pebruari 2025.
Ketua DPD Partai Hanura NTT itu menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme distribusi yang lebih efektif. Salah satunya dengan memberikan dana langsung kepada orang tua siswa di daerah terpencil, sehingga anak-anak bisa berangkat ke sekolah dalam kondisi sudah makan makanan bergizi atau membawa bekal dari rumah.
Refafi juga menyoroti potensi ketimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengungkapkan kemungkinan adanya kondisi di mana tenaga masak di sekolah justru mendapatkan asupan gizi yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
“Perlu ada tim ahli yang melakukan kajian mendalam. Mungkin akan lebih efektif jika dana, misalnya Rp10.000 per hari per anak, diberikan langsung kepada orang tua. Guru di sekolah kemudian bertugas mengevaluasi perkembangan gizi anak-anak,” jelasnya.
Sebagai legislator, Refafi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan MBG. Ia menegaskan bahwa program yang baik adalah yang mampu menjangkau kelompok paling membutuhkan, bukan sekadar menyamaratakan semua siswa tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mereka.
“Dengan evaluasi yang matang, saya yakin kebijakan ini akan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa yang memang membutuhkan,” tutup Refafi.
